Pemerintahan Belanda Runtuh, PM Dick Schoof Mundur Usai Koalisi Bubarkan Diri
DEN HAAG – Pemerintahan Belanda resmi runtuh setelah Perdana Menteri Dick Schoof mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa (3/6/2025), menyusul keputusan Geert Wilders, pemimpin Partai Kebebasan (Partij voor de Vrijheid/PVV), menarik diri dari koalisi pemerintahan.
Keputusan tersebut sekaligus menandai berakhirnya masa kepemimpinan kabinet yang baru terbentuk kurang dari dua tahun lalu.
Koalisi pemerintahan yang sebelumnya terdiri atas empat partai—PVV, Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie/VVD), Kontrak Sosial Baru (Nieuw Sociaal Contract/NSC), dan Gerakan Petani-Warga Negara (BoerBurgerBeweging/BBB)—terpecah setelah perdebatan berkepanjangan mengenai kebijakan imigrasi.
“Saya mendaftar untuk kebijakan suaka yang paling ketat, bukan untuk kejatuhan Belanda,” ujar Wilders usai menarik dukungan partainya dari pemerintahan, dikutip dari AFP.
Perdana Menteri Dick Schoof menyebut langkah Wilders sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab.
Dalam konferensi pers, Schoof menyatakan bahwa ia akan tetap menjabat sebagai pejabat sementara hingga kabinet baru terbentuk.
“Karena kehidupan di Belanda dan di luar negeri tetap berjalan, saya akan menjalankan tugas sebagai pejabat sementara sampai pemerintahan baru terbentuk,” ujar Schoof kepada awak media.
Langkah Wilders memutuskan koalisi dipandang sebagai puncak dari ketegangan yang sudah memuncak sejak akhir Mei.
Saat itu, Wilders telah mengultimatum pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret membatasi imigrasi, termasuk penutupan perbatasan bagi pencari suaka dan deportasi warga negara ganda yang melanggar hukum.
Namun, sejumlah kebijakan yang diusulkan PVV dinilai bertentangan dengan hukum internasional dan konstitusi Belanda.
Ketua VVD Dilan Yesilgöz mengkritik keras tindakan Wilders dan menyebutnya membuka jalan bagi kekuatan politik sayap kiri. Saat ini, Partai Hijau/Kiri (GroenLinks–PvdA) yang dipimpin mantan Wakil Presiden Komisi Eropa Frans Timmermans, serta VVD, menjadi dua kekuatan utama dalam jajak pendapat, menyusul PVV yang masih memimpin namun dengan margin yang menyempit.
Pengamat politik dari Universitas Amsterdam, Sarah de Lange, memperkirakan bahwa pemilu baru akan diselenggarakan setelah musim panas.
“Pemilu kemungkinan akan diadakan setelah Agustus. Di Belanda, proses penyelenggaraan pemilu biasanya memakan waktu hingga tiga bulan,” ujar de Lange.
Geert Wilders yang sering dijuluki “Donald Trump-nya Belanda” karena retorika anti-imigrasi dan gaya rambut khasnya, sempat meraih kemenangan besar dalam Pemilu November 2023.
Namun, ia gagal menjadi perdana menteri karena penolakan partai mitra koalisi. Sebagai gantinya, mereka memilih mantan pejabat intelijen Dick Schoof sebagai kompromi.
Dengan runtuhnya pemerintahan Schoof, masa depan politik Belanda kini kembali mengambang, dan masyarakat menanti pembentukan kabinet baru atau kemungkinan pemilu ulang dalam waktu dekat. []
Nur Quratul Nabila A
