Pemkab Jepara Siapkan Sekolah Rakyat Semi-Militer untuk Anak Punk, Target Operasi 2026
JEPARA — Pemerintah Kabupaten Jepara berencana memasukkan anak jalanan, termasuk remaja berpenampilan punk, ke dalam program Sekolah Rakyat (SR) berkonsep semi militer.
Bupati Jepara Witiarso Utomo menegaskan kebijakan itu dimaksudkan untuk memutus mata rantai kemiskinan sekaligus membentuk karakter disiplin pada peserta didik nonformal tersebut.
“Kehadiran Sekolah Rakyat memang bertujuan memutus mata rantai kemiskinan. Anak-anak kurang mampu termasuk anak punk yang di jalanan termasuk kategori yang butuh penanganan khusus untuk memutus mata rantai tersebut,” ujar Witiarso di Jepara, Rabu (25/6/2025).
Menurut Witiarso, pola semi militer dipilih karena terbukti membangun ketertiban, ketangguhan, dan etos kerja. Ia menyebut sejumlah pemimpin masa kini, termasuk pejabat kementerian, “lahir dari gemblengan serupa” di lembaga pendidikan berkarakter disiplin tinggi.
Model pengajaran di SR nantinya menggabungkan pelajaran akademik dasar, pelatihan kewirausahaan, serta baris-berbaris dan kegiatan kebugaran ala militer.
Berdasarkan pendataan Dinas Sosial Jepara, titik kumpul remaja punk tersebar di tiga wilayah: Perempatan Gotri, kawasan Pasar Pecangaan, serta Perempatan Bawu.
Keluhan warga terkait keresahan sosial—mulai dari ketertiban lalu lintas hingga pungutan liar—mendorong Pemkab mempercepat penanganan berbasis pendidikan.
Kepala Desa Bantrung, Nur Sholeh, mengatakan pihaknya kerap menerima laporan masyarakat mengenai aksi anak punk yang dianggap mengganggu.
“Kami berharap pemerintah daerah lebih intensif dalam menangani masalah anak jalanan dan anak punk ini,” ujarnya.
Data Kementerian Sosial RI mencatat saat ini terdapat 100 Sekolah Rakyat yang melayani 9.780 siswa di berbagai provinsi. Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan peningkatan kapasitas hingga 20 ribu siswa.
Jepara termasuk dalam paket perluasan tahap kedua dan kini memasuki penyusunan detail engineering design (DED) sebelum peletakan batu pertama pada Oktober 2025.
Begitu konstruksi rampung, SR Jepara dijadwalkan menerima pendaftaran perdana awal 2026. Kurikulum dirancang bersama TNI, Polri, dan lembaga sosial setempat.
Selain ruang kelas dan asrama, kompleks sekolah akan memiliki lapangan upacara, balai latihan kerja, serta klinik kesehatan dasar.
Seluruh anak jalanan peserta program akan menjalani asesmen kejiwaan dan pemeriksaan kesehatan sebelum masuk asrama.
Pemkab juga menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memastikan lulusan SR siap memasuki wirausaha mandiri atau pasar kerja formal.
Witiarso menekankan SR wajib bebas dari perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi—isu yang kerap disebut “tiga dosa besar” dunia pendidikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.
“Biarkan orang lain salah, tetapi pesantren atau sekolah berbasis karakter tidak boleh salah,” tuturnya mengutip Muhaimin.
Penerapan standar perlindungan anak akan diawasi satuan tugas lintas kementerian.
“Metode semi militer bukan berarti keras tanpa batas. Kami tekankan pendekatan humanis, disiplin, dan terukur,” imbuh Witiarso.
Dengan keberadaan Sekolah Rakyat semi militer, Pemkab Jepara berharap jumlah anak jalanan menurun signifikan pada dua tahun pertama operasional.
“Tujuan akhir kami adalah mengembalikan hak anak atas pendidikan yang layak dan lingkungan yang aman,” pungkas bupati. []
Nur Quratul Nabila A
