Pemkab Kukar Tunggak Utang Rp311 Miliar, Mengapa?
KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengungkapkan bahwa hingga kini masih memiliki utang sebesar Rp311 miliar kepada pihak ketiga, yang terkait dengan pekerjaan pada tahun 2024 yang belum terselesaikan. Utang ini disebabkan oleh keterlambatan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, Sukoco, mengonfirmasi informasi ini pada Jumat (21/02/2025). Menurutnya, utang tersebut memang benar ada dan belum bisa dilunasi karena faktor keterlambatan pencairan dana dari pusat.
“Ya, betul. Pemkab Kukar masih berutang dengan pihak ketiga,” ujar Sukoco.
Sementara itu, Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kukar, Wendi Frihibdarwan, menjelaskan bahwa utang tersebut direncanakan akan dilunasi pada tahun 2025.
Wendi menegaskan bahwa hal ini adalah komitmen Pemkab untuk memenuhi kewajibannya atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pihak ketiga.
“Kami juga mendapat instruksi dari Bupati Kukar untuk melunasi seluruh utang sebelum pertengahan Maret 2025,” tegas Wendi.
Menurut data yang tercatat di BPKAD, ada 168 paket pekerjaan yang belum dibayar, yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kukar. Di antaranya, Dinas Pekerjaan Umum tercatat memiliki utang terbesar mencapai Rp106 miliar, diikuti oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan utang Rp137 miliar.
Selain itu, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Pariwisata juga tercatat memiliki utang yang masing-masing mencapai angka yang cukup signifikan.
“Permohonan maaf kami sampaikan kepada pihak ketiga, dan kami berharap mereka bersabar menunggu proses pembayaran,” kata Wendi. Ia memastikan bahwa proses pelunasan utang ini akan diprioritaskan dan dilakukan sebelum Lebaran 2025.
Keterlambatan transfer DBH dari pemerintah pusat menjadi faktor utama yang menyebabkan Pemkab Kukar tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu.
Meski demikian, Pemkab Kukar berkomitmen untuk menjaga kepercayaan mitra kerja dan memastikan kelancaran proyek-proyek strategis daerah di tahun-tahun mendatang. []
Nistia Endah.
