Pemkab Mamuju Tengah dan Bengkalis Usulkan Sekolah Rakyat
JAKARTA – Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono menerima audiensi pemerintah daerah dari Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Bengkalis di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pertemuan tersebut membahas sejumlah usulan program kesejahteraan sosial, termasuk rencana pembangunan program Sekolah Rakyat di kedua daerah tersebut.
Dalam keterangannya, Agus Jabo menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, pemerintah akan membuka sekolah rintisan dengan memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia sebelum nantinya dikembangkan menjadi sekolah permanen.
“Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin, khususnya yang berada pada desil 1 dan desil 2,” kata Agus Jabo.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah yang ingin mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat harus menyiapkan lahan minimal seluas 6,8 hektare. Lahan tersebut juga harus memiliki status yang jelas dan tidak berada dalam sengketa.
Menurutnya, lahan yang diusulkan harus berstatus clear and clean, siap dibangun, serta memiliki kontur yang relatif datar dengan tingkat kemiringan maksimal sekitar 10 derajat. Jika lahan memenuhi syarat tersebut, maka proses pembangunan dapat segera dilakukan tanpa perlu pematangan lahan yang besar.
“Kalau lahannya sudah clear and clean, siap bangun, tidak perlu pematangan lahan yang besar, maka bisa langsung diproses pembangunannya,” ujarnya.
Agus Jabo juga menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang menggunakan konsep sekolah berasrama. Dengan konsep ini, para siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga fasilitas pendukung untuk menunjang kegiatan belajar mereka.
Fasilitas yang disediakan antara lain ruang kelas, asrama, ruang makan, dapur, laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga hingga tempat ibadah. Selain itu, para siswa juga akan mendapatkan perlengkapan pendidikan secara lengkap.
“Sekolah Rakyat ini konsepnya berasrama. Di dalamnya ada ruang kelas, asrama, tempat makan, dapur, laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga, sampai tempat ibadah. Anak-anak juga mendapatkan seragam, perlengkapan belajar, termasuk laptop, serta kebutuhan makan selama mengikuti pendidikan,” tuturnya.
Dalam audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah juga mengajukan sejumlah usulan program kesejahteraan sosial lainnya. Beberapa di antaranya meliputi pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), pembangunan Rumah Sejahtera Terpadu (RST), serta bantuan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu.
Agus Jabo menegaskan bahwa setiap usulan program dari pemerintah daerah akan disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Penentuan penerima manfaat program sosial saat ini menggunakan acuan dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Selain membahas program kesejahteraan sosial, pertemuan tersebut juga menyoroti upaya peningkatan kesiapsiagaan bencana di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yang termasuk daerah rawan bencana.
Salah satu langkah yang dibahas adalah pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) yang dilengkapi dengan lumbung sosial sebagai tempat penyimpanan logistik kebencanaan bagi masyarakat setempat.
“Kesiapsiagaan masyarakat dapat diperkuat melalui pembentukan Kampung Siaga Bencana yang dilengkapi dengan lumbung sosial sebagai tempat penyimpanan logistik kebencanaan,” tutupnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Arsal Aras beserta sejumlah pejabat daerah. Dari Kabupaten Bengkalis juga hadir perwakilan dari Dinas Sosial setempat untuk menyampaikan usulan program kesejahteraan masyarakat di daerah mereka. []
Siti Sholehah.
