Pemkot Samarinda Fokus Efisiensi APBD dan Penanganan Banjir

SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda menegaskan bahwa langkah efisiensi anggaran yang akan diterapkan pada tahun 2026 tidak akan mengganggu pelayanan dasar kepada masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, usai menghadiri kegiatan Sosialisasi Program Pembangunan Tahun 2026 dan Pemaparan Rancangan APBD Kota Samarinda Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna Lantai 2 DPRD Kota Samarinda, Kamis (23/10/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Samarinda, serta jajaran pejabat utama Pemerintah Kota. Rapat konsultasi membahas penyesuaian kebijakan keuangan daerah setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 56 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN, yang berdampak pada penurunan dana transfer ke daerah (TKD) hingga Rp1,3 triliun untuk Kota Samarinda.

Wali Kota Andi Harun menjelaskan bahwa kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian secara bijak. “Kami bersama DPRD melakukan rapat konsultasi sebagai bentuk penghormatan dan kemitraan yang solid antara eksekutif dan legislatif. Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan kondisi fiskal terbaru serta langkah-langkah efisiensi yang akan ditempuh,” ujar Andi Harun.

Menurutnya, efisiensi akan difokuskan pada belanja yang tidak terlalu prioritas, seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, belanja pemeliharaan, serta administrasi umum. “Program yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat akan tetap dipertahankan, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi,” jelasnya.

Andi Harun menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh disalahartikan dengan pemangkasan hak pegawai. “DPRD juga sepakat, gaji, TPP, dan kesejahteraan pegawai adalah hak yang harus dijaga. Kalau hak mereka dilindungi, maka semangat dan produktivitas pegawai dalam melayani masyarakat justru akan meningkat,” tambahnya.

Selain menjaga pelayanan dasar, Pemerintah Kota juga memastikan bahwa program Pro Bebaya, yang menjadi stimulan ekonomi masyarakat, tetap berjalan aman pada 2026. “Dana Pro Bebaya kita pastikan tetap beredar di masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga pertumbuhan ekonomi lokal,” kata Andi Harun.

Ia menegaskan tidak ada dana yang “diendapkan” di kas daerah. “Jika masih ada saldo di rekening pemerintah, hal itu disebabkan oleh kegiatan yang masih berjalan dan pencairan yang dilakukan secara bertahap sesuai progres proyek. Semua ini bagian dari kehati-hatian menjaga arus kas agar tidak terjadi gagal bayar,” jelasnya.

Menutup keterangannya, Andi Harun menekankan bahwa efisiensi bukan akhir dari pembangunan, tetapi momentum untuk memperkuat disiplin fiskal dan menumbuhkan budaya hemat dalam tata kelola pemerintahan. “Kita tetap optimis. Dengan disiplin, tertib anggaran, dan kerja sama semua pihak, Samarinda bisa tetap tumbuh di tengah keterbatasan fiskal,” pungkasnya.

Selain isu efisiensi, Kota Samarinda juga menghadapi tantangan banjir akibat curah hujan tinggi. Hujan deras yang mengguyur sejak Selasa malam hingga Rabu (22/10/2025) dini hari menyebabkan banjir di beberapa titik langganan genangan, seperti Jalan Dr. Soetomo, Kelurahan Gunung Lingai, dan kawasan Sungai Pinang Dalam, dengan ketinggian air antara 30 hingga 70 sentimeter.

Menanggapi hal ini, Wali Kota menegaskan bahwa penanganan banjir tetap menjadi prioritas utama dalam RAPBD 2026. “Kami memahami keresahan masyarakat karena banjir kembali melanda. Saya pastikan bahwa pengendalian banjir akan terus menjadi fokus utama pemerintah kota dalam rencana pembangunan tahun depan,” ujarnya.

Ia menjelaskan koordinasi sedang dilakukan dengan pemerintah provinsi, kabupaten tetangga, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat proyek infrastruktur pengendalian banjir. “Ada kabar baik, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyatakan kesiapannya membangun kolam retensi di wilayah perbatasan Kukar–Samarinda, tepatnya di sekitar Bandara APT Pranoto,” katanya.

Selain itu, Pemkot juga mengajukan proposal ke Kementerian PUPR untuk memperkuat sistem drainase dan infrastruktur pendukung, termasuk pembangunan sheet pile di Sungai Karang Mumus senilai Rp900 miliar, serta pembangunan rumah pompa dan kolam retensi tambahan. “Usulan kami semuanya terkait pengendalian banjir. Di antaranya pembangunan sheet pile di Sungai Karang Mumus yang masih membutuhkan dana sekitar Rp900 miliar, serta pembangunan rumah pompa dan kolam retensi tambahan di wilayah Karang Mumus,” jelasnya.

Wali Kota menyoroti perlunya peningkatan kapasitas waduk. “Kami sudah mengusulkan agar Waduk Lempake dan Waduk Pananga dapat ditingkatkan daya tampungnya. Prosesnya saat ini ditangani oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) IV,” tambahnya.

Curah hujan ekstrem menjadi penyebab utama banjir kali ini. “Laporan terakhir menyebutkan curah hujan mencapai 193 mililiter per detik, lebih tinggi dibanding Februari dan Maret lalu yang hanya 180 ml per detik. Ini anomali yang cukup berat,” ungkapnya.

Meski begitu, Andi Harun memastikan pemerintah tidak tinggal diam. “Kami mohon maaf karena banjir masih terjadi. Namun, saya pastikan seluruh jajaran pemerintah terus bergerak dan bekerja keras. Penanganan banjir tidak berhenti, ini tetap prioritas utama kami,” tegasnya.

Wali Kota juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim dan Balai Wilayah Sungai yang terus bersinergi. “Kolaborasi lintas instansi sangat penting agar penanganan banjir bisa menyeluruh dan efektif,” pungkasnya. []

Penulis: Rifky Irlika Akbar Penyunting: Aulia Setyaningrum