Pemkot Tasikmalaya Dikritik Abaikan Korban Kerusuhan Demo Ojol
TASIKMALAYA – Kerusuhan dalam aksi solidaritas ojek daring (ojol) di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (29/8/2025) petang, menuai sorotan tajam dari warga dan mahasiswa.
Mereka menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya, khususnya Dinas Kesehatan, bersikap tidak peduli terhadap kondisi korban yang terluka dalam peristiwa tersebut.
Selama aksi berlangsung, tidak terlihat kehadiran ambulans atau tenaga medis yang seharusnya disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan darurat.
Kondisi itu diperparah dengan fakta bahwa korban luka harus dibawa ke rumah sakit oleh rekan-rekannya sendiri, tanpa ada jaminan kesehatan dari pemerintah daerah.
“Wali kota (Tasikmalaya) saat ini sibuk lari terus. Mungkin sedang lari dari kenyataan bahwa rakyatnya menderita dan tak mau tahu. Kami sangat sayangkan kepedulian Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya saat ini terhadap korban kerusuhan demo sangat tidak ada,” jelas Fahmi (21), salah satu mahasiswa yang sedang menunggu rekan-rekannya di RS Hermina, Kota Tasikmalaya, Jumat malam.
Mahasiswa juga menuntut agar Pemkot Tasikmalaya memberikan jaminan kesehatan bagi korban kerusuhan yang timbul setelah aksi solidaritas tersebut.
Mereka menilai absennya perhatian pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan menunjukkan lemahnya tanggung jawab terhadap masyarakat.
“Belum ada, sampai saat ini belum ada. Jangan kan wali kota, dari dinas kesehatan juga belum ada yang jenguk,” tambah Fahmi.
Biasanya, koordinasi antara kepolisian dan dinas kesehatan dilakukan untuk menyiagakan ambulans setiap kali aksi unjuk rasa berpotensi ricuh.
Namun, pada peristiwa kali ini, baik polisi maupun mahasiswa yang terluka hanya ditolong oleh sesama rekan.
“Tadi sama rekan-rekan saja ke sini. Polisi juga terlihat sama rekan-rekannya saja dibantunya,” ujar Fahmi.
Sebelumnya, kerusuhan dipicu bentrokan antara demonstran dan aparat yang menyebabkan dua anggota polisi serta lima mahasiswa mengalami luka di bagian kepala dan tubuh akibat lemparan benda keras.
Situasi kian memanas ketika ratusan demonstran menerobos Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, merusak fasilitas ruang paripurna, dan mencoret dinding dengan simbol protes.
Ketidakadaan respons kesehatan dari Pemkot Tasikmalaya membuat masyarakat mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi situasi darurat.
Kritik yang muncul menjadi peringatan bahwa tanggung jawab layanan kesehatan publik harus selalu dikedepankan, terutama saat terjadi aksi massa yang berisiko menimbulkan korban jiwa maupun luka. []
Nur Quratul Nabila A
