Pemprov dan DPRD Kaltim Gelar Rapat Kerja Perdana

ADVERTORIAL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menggelar rapat kerja perdana sebagai langkah awal memperkuat kolaborasi dalam pembangunan daerah. Pertemuan tersebut berlangsung pada Senin (26/05/2025) di Gedung E, Lantai 1, Kantor DPRD Kaltim, Samarinda. Rapat kerja ini menjadi titik awal upaya menyatukan arah kebijakan antara lembaga eksekutif dan legislatif agar pembangunan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di Kalimantan Timur.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut dirancang untuk memastikan sinergi yang erat antara Pemprov dan DPRD dalam setiap kebijakan yang akan dilaksanakan. “Hari ini kita melaksanakan rapat kerja yang pertama bersama-sama dengan DPRD Kaltim. Tujuannya agar antara DPRD dan Pemprov senantiasa bersinergi,” ujar Sri Wahyuni. Ia menyampaikan bahwa kebijakan yang dirancang oleh pemerintah daerah harus selaras dengan aspirasi warga yang disampaikan melalui wakil rakyat di DPRD.
Menurut Sri Wahyuni, DPRD sebagai representasi masyarakat memiliki informasi langsung mengenai kebutuhan dan permasalahan di lapangan, khususnya yang diperoleh saat kegiatan reses. Oleh karena itu, Pemprov perlu mendapatkan informasi tersebut secara langsung agar dapat segera menindaklanjuti dan memasukkannya ke dalam agenda kebijakan daerah. “Persoalan-persoalan yang didapat teman-teman DPRD pada saat reses atau di masyarakat itu juga bisa tersampaikan dengan kita dan kita juga menindaklanjutinya bersama-sama,” jelasnya.
Rapat kerja ini dihadiri oleh jajaran pejabat Pemprov Kaltim yang dipimpin langsung oleh Sri Wahyuni, serta anggota dan pimpinan DPRD Kaltim. Meski pertemuan perdana ini masih bersifat umum, namun disebut telah memberi dasar yang kuat untuk langkah lanjutan dalam menyusun agenda pembangunan bersama. “Ini kan rapat kerja yang pertama jadi memang masih jenderal, tetapi kita bisa menangkap bahwa ini terkait dengan sinergi,” ujar Sri Wahyuni.
Dalam waktu mendatang, Pemprov dan DPRD Kaltim akan lebih memfokuskan pembahasan pada isu-isu sektoral. Langkah ini dinilai penting agar setiap kebijakan dapat lebih tajam dan spesifik menjawab tantangan pembangunan. “Nanti ke depan mudah-mudahan kita akan lebih fokus kepada membicarakan berdasarkan sektornya,” tambah Sri.
Rapat diakhiri dengan komitmen kedua belah pihak untuk menjaga komunikasi yang terbuka, saling melengkapi, dan produktif. Pemprov dan DPRD menyepakati bahwa kolaborasi dan sinergi yang kuat adalah kunci untuk menciptakan pembangunan yang menyeluruh dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kalimantan Timur. Komitmen ini menjadi pijakan bersama untuk melangkah ke tahapan pembahasan kebijakan yang lebih substansial dan sektoral di masa mendatang.
Penulis: Slamet