Pemprov Desak Sterilisasi Total Jembatan Mahakam

SAMARINDA – Kekhawatiran terhadap keamanan infrastruktur vital di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mencuat setelah Jembatan Mahakam di Samarinda dua kali mengalami tabrakan oleh kapal tongkang dalam waktu yang berdekatan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menilai insiden tersebut sebagai ancaman serius bagi keselamatan publik dan kini mendesak campur tangan langsung dari pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim Ujang Rachmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (28/04/2025) kemarin. Ia menjelaskan bahwa Pemprov akan segera menyampaikan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia dan mengajak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk turut mendukung upaya penanganan insiden yang disebutnya sebagai “beruntun dan mengkhawatirkan”. “Pada kejadian pertama, kami sudah menyurati Dirjen Perhubungan Laut, meminta penutupan sementara lalu lintas kapal tugboat bermuatan berat di bawah kolong jembatan,” kata Ujang.

Surat tersebut merupakan langkah awal Pemprov untuk memberi ruang kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dalam mengkaji kondisi struktur jembatan. Dalam surat itu, Pemprov juga mendesak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk menghentikan sementara izin olah gerak kapal selama investigasi berlangsung. “Kami bahkan mengusulkan agar KSOP memberikan pernyataan tertulis dan bertanggung jawab penuh jika terjadi lagi insiden,” lanjutnya.

Namun setelah tabrakan kedua yang terjadi pada Sabtu malam (26/04/2025) lalu, eskalasi sikap Pemprov tak terhindarkan. Menurut Ujang, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud telah memberikan instruksi agar dilakukan pendekatan langsung ke Presiden dan pimpinan DPR. “Pak Gubernur ingin Jembatan Mahakam disterilkan dari penggolongan kapal, terutama tongkang batu bara. Ini demi keselamatan masyarakat,” tegas Ujang.

Ia menyebutkan bahwa dalam surat nanti, akan diusulkan penutupan total kolong Jembatan Mahakam sebagai bagian dari langkah evaluasi menyeluruh terhadap manajemen lalu lintas pelayaran di wilayah itu. Bagi Pemprov Kaltim, ini bukan hanya soal lalu lintas kapal, tetapi soal tanggung jawab menyeluruh terhadap nyawa dan keselamatan warga Samarinda. Serangkaian insiden ini menunjukkan bahwa koordinasi antara lembaga daerah dan pusat perlu diperkuat, terutama ketika menyangkut keselamatan publik dan infrastruktur strategis.

Penulis: Nur Quratul Nabila  | Penyunting: Enggal Triya Amukti | ADV Diskominfo Kaltim