Pemprov–DPRD Sepakat APBD 2026, Fokus Pendidikan dan Kesehatan
ADVERTORIAL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Pemerintah Provinsi Kaltim resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 melalui Rapat Paripurna Ke-47 yang digelar di Kantor DPRD Kaltim, Minggu (30/11/2025).
Rapat yang dihadiri seluruh anggota DPRD, jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta Gubernur Kaltim ini menetapkan sejumlah agenda penting, antara lain penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026, laporan akhir Badan Anggaran, persetujuan nota keuangan, penandatanganan persetujuan bersama, hingga penyampaian pendapat akhir Gubernur.
Dalam rapat tersebut, APBD Kaltim 2026 ditetapkan sebesar Rp15,15 triliun. Meski demikian, realisasi anggaran diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp14 triliun karena serapan anggaran rata-rata berada pada kisaran 90 persen. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa penyesuaian fiskal tersebut tidak akan mengganggu program-program strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Alhamdulillah, kami bersama DPRD telah menyepakati APBD 2026 sebesar Rp15,15 triliun. Memang ada penyesuaian sekitar Rp6 triliun yang dipangkas, tetapi program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap aman,” ujarnya seusai rapat.
Rudy juga memastikan bahwa hak-hak aparatur pemerintah tetap menjadi perhatian utama. “TPP bagi ASN dan P3K tetap aman terkendali. Program sekolah gratis juga insyaallah tetap berjalan sesuai janji pemerintah. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk Kaltim agar siap menyambut Ibu Kota Nusantara pada 2028,” katanya.
Kesepakatan anggaran tersebut dicapai setelah pembahasan intensif antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD. Rudy mengakui bahwa proses finalisasi berlangsung cukup mepet akibat adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Pembahasan memang harus disisir ulang hingga akhirnya kita sepakat di angka Rp15 triliun. Semua pihak menerima keputusan ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama,” jelasnya.
Penurunan fiskal hampir Rp6 triliun menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Rudy menegaskan pentingnya menjaga fokus pada sektor yang berpengaruh langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi kerakyatan melalui UMKM.
“Harapan kami, anggaran tetap diarahkan pada sektor yang berdampak pada indeks pembangunan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi kerakyatan melalui UMKM,” tegasnya.
Rudy berharap APBD 2026 dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan merata. “Kami mohon doa dan restu seluruh masyarakat Kaltim. Dengan komitmen bersama, insyaallah APBD ini bisa membawa manfaat besar bagi rakyat dan mempersiapkan Kaltim menyongsong Ibu Kota Nusantara,” pungkasnya.
Dengan penetapan APBD tersebut, DPRD dan Pemprov Kaltim menegaskan komitmen menjaga stabilitas fiskal, memperkuat keberlanjutan program prioritas, dan memastikan arah pembangunan tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat. []
Penulis: Rifki Irlika Akbar | Penyunting: Aulia Setyaningrum
