Pemprov Gandeng BPS Rumuskan Solusi Sosial
ADVERTORIAL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat pendekatan berbasis data dalam merumuskan kebijakan pembangunan, terutama menyangkut isu-isu sosial ekonomi yang kompleks dan dinamis. Salah satu bentuk konkret dari pendekatan ini diwujudkan melalui pertemuan strategis dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim yang berlangsung pada Selasa (24/06/2025) di Ruang Rapat Wakil Gubernur.
Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, memberikan apresiasi atas paparan lengkap yang disampaikan Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana, beserta timnya. Pemaparan ini mencakup kondisi sosial ekonomi daerah, termasuk data kemiskinan, pengangguran, stunting, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi. “Kita undang BPS untuk memaparkan kondisi sosial ekonomi Provinsi Kaltim saat ini, termasuk data kemiskinan yang dihimpun dari berbagai indikator. Tujuannya agar kita bisa mengambil langkah intervensi yang tepat,” kata Seno Aji dalam pertemuan tersebut.
Hadir dalam agenda ini antara lain Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Kepala Biro Ekonomi Setda Iwan Darmawan, serta sejumlah kepala OPD yang berkaitan langsung dengan sektor pembangunan sosial dan ekonomi.
Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana, dalam paparannya mengungkapkan bahwa terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 5,51 persen selama periode September 2020 hingga September 2024. Meski demikian, ketimpangan antara kawasan perkotaan dan pedesaan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. “Angka kemiskinan di kota tercatat sebesar 4,4 persen, sedangkan di desa mencapai 8 persen. Ini menjadi tantangan bersama untuk mengurangi ketimpangan,” jelas Yusniar.
Data lain yang disajikan BPS meliputi indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat inflasi daerah dan nasional, serta performa sektor ketenagakerjaan. Seluruh data ini menjadi rujukan penting dalam evaluasi capaian pembangunan daerah dan penyusunan kebijakan yang lebih responsif.
Wagub Seno Aji menilai, keberadaan data yang akurat dan komprehensif sangat menentukan keberhasilan program. “Data ini akan menjadi acuan untuk dinas-dinas teknis dalam merancang program yang lebih tepat sasaran. Kita ingin setiap permasalahan sosial masyarakat bisa diintervensi dengan langkah yang konkret,” ujarnya.
Ia juga mendorong keberlanjutan kerja sama antara BPS dan Pemprov agar kebijakan pembangunan selalu disandarkan pada informasi yang terukur. “Saya harap masukan dari BPS bisa terus disampaikan dan nanti kita bahas secara internal bersama OPD terkait,” pungkasnya.
Dengan dukungan data statistik yang kredibel, Pemprov Kaltim menargetkan peningkatan kualitas kebijakan sosial ekonomi yang tidak hanya responsif tetapi juga berkelanjutan dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara luas. []
Penulis: Nur Quratul Nabila | Penyunting: Enggal Triya Amukti
