Pemprov Kaltim Amankan Dana Gratispol 2026
SAMARINDA – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mempertahankan akses pendidikan tetap terbuka bagi generasi muda kembali ditegaskan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji. Meski tahun depan daerah ini diproyeksikan mengalami penurunan signifikan pada dana transfer ke daerah (TKD) hingga mencapai Rp7 triliun, Pemprov memastikan program bantuan pendidikan Gratispol tidak akan terhenti.
Wagub menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi yang jauh lebih besar bagi pelaksanaan Gratispol tahun 2026, yakni sekitar Rp1,4 triliun dengan target sasaran 130 ribu hingga 140 ribu mahasiswa dari semester 1 hingga semester 8. Tahun ini, Pemprov Kaltim hanya menyalurkan bantuan untuk 32.853 mahasiswa dengan nilai pagu sekitar Rp200 miliar.
“Intinya Program Gratispol tidak boleh hilang. Anggaran Gratispol tahun 2026 kami pastikan akan tetap berjalan,” tegas Wagub Seno Aji dalam diskusi bertema “Tuk Ki Tak Ki Tuk Gratispol Supaya Baik Jalannya” yang diselenggarakan media Arus Bawah di Creative Hub Temindung Samarinda, Kamis (20/11/2025).
Ia mengakui bahwa APBD Kaltim tahun depan diperkirakan menyusut dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp14 triliun. Kondisi ini tentu mempengaruhi kapasitas fiskal, sehingga pemerintah perlu memastikan strategi baru agar Gratispol, Jospol, dan program prioritas lain tetap berjalan optimal.
“Saat pembahasan anggaran, kami sudah diskusikan, ada kisaran anggaran Rp1,4 miliar hingga Rp2 triliun yang kita sisihkan. Kita simpan untuk memastikan bantuan pendidikan Gratispol tahun 2026 tetap bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.
Wagub menekankan kembali bahwa manfaat beasiswa ini harus dirasakan seluruh anak-anak Kaltim, terutama mereka yang membutuhkan. Ia mengingatkan agar tidak terjadi ketimpangan penerima yang justru menguntungkan kelompok mampu.
“Karena itu kita putuskan, semua anak-anak kita nanti akan mendapat UKT gratis. Dan tidak menyulitkan mahasiswa,” ungkapnya.
“Kalau tidak kita siapkan dari sekarang, kita akan ketinggalan kereta di era bonus demografi 2030. Bahwa hingga saat ini masih ada kelemahan, itu juga harus kita benahi,” imbuhnya.
Ia meminta perguruan tinggi negeri maupun swasta segera menuntaskan administrasi agar anggaran yang telah disiapkan dapat terserap maksimal. “November hingga Desember kita wajibkan semua selesai. Kami tidak ingin anggaran kembali ke negara. Kami mohon bantuan perguruan tinggi negeri dan swasta agar menyelesaikan persyaratan administrasi yang diperlukan,” pungkasnya.
Diskusi tersebut juga dihadiri anggota DPRD Kaltim Darlis Pattalongi yang menilai keseriusan Pemprov sangat penting bagi pembangunan SDM. “Alhamdulillah dua pemimpin kita hari ini tidak memandang pendidikan sebagai spending, tapi investasi,” ujarnya.
Komisi IV DPRD menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan program agar berdampak nyata bagi peningkatan daya saing putra-putri Kaltim. Direktur Pokja 30 Buyung Marajo mengingatkan pentingnya evaluasi dari aspek regulasi hingga pelaksanaan, sementara perwakilan Universitas Mulawarman, Defung, menyatakan apresiasi atas konsistensi Pemprov dalam memprioritaskan pendidikan. []
Admin04
