Pemprov Kaltim Dorong Aksi Nyata untuk Pemberdayaan Perempuan
SAMARINDA – Dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait isu perempuan dan anak, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengadakan dialog bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifah Fauzi. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Sabtu (10/05/2025).
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyambut langsung kedatangan Menteri Arifah bersama jajarannya dalam kunjungan kerja tersebut. Ia menyampaikan penghargaan atas inisiatif kolaboratif yang diusung Kementerian PPPA dalam mendekatkan kebijakan pusat dengan realitas lapangan di daerah. “Selamat datang di Bumi Etam. Semoga melalui diskusi ini dapat terjalin komitmen nyata dari pemerintah pusat hingga daerah dalam mendukung pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” ujar Rudy dalam sambutannya.
Sebagai provinsi yang kini menjadi perhatian nasional dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), Kaltim menghadapi tantangan besar dalam membentuk ekosistem pembangunan yang berkeadilan gender dan ramah anak. Menurut Rudy, upaya pemberdayaan perempuan bukan hanya soal kesetaraan, tetapi investasi jangka panjang untuk melahirkan SDM yang tangguh. “Pemberdayaan perempuan adalah fondasi utama dalam membentuk masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di masa yang akan datang,” tegas Rudy, yang juga pernah menjabat sebagai anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Di sisi lain, pemerintah daerah terus menginisiasi beragam kebijakan afirmatif guna meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Salah satu kebijakan unggulan yang telah diluncurkan adalah program Gratispol, yang menyasar kesejahteraan perempuan dan anak melalui pendekatan multidimensi, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial.
Pertemuan strategis tersebut turut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Ketua DPRD Kaltim, Pelaksana Tugas Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPPA, para kepala daerah se-Kaltim, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kaltim, serta tokoh-tokoh penggiat isu perlindungan anak.
Dengan menghadirkan perspektif langsung dari pelaksana kebijakan di daerah, diskusi ini diharapkan menjadi landasan konkret dalam menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kaltim berkomitmen untuk menjadi wilayah percontohan dalam mewujudkan sistem perlindungan dan pemberdayaan yang inklusif dan terintegrasi. []
Penulis: Nur Quratul Nabila | Penyunting: Enggal Triya Amukti | ADV Diskominfo Kaltim
