Pemprov Kaltim Dorong Tata Kelola Digital Lewat Rakor dan HLM ETPD

BALIKPAPAN — Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam mempercepat transformasi digital kembali ditegaskan melalui penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Retribusi Daerah Tahun 2025. Kegiatan strategis ini berlangsung di Hotel Blue Sky, Balikpapan, Kamis (12/06/2025).

Diprakarsai oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, forum ini menghadirkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan Bank Indonesia, serta pemangku kepentingan lintas sektor untuk memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem pelayanan publik berbasis digital.

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, H. Seno Aji, yang hadir dan membuka secara resmi kegiatan tersebut, menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mutlak dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. “Pemprov Kaltim memandang digitalisasi sebagai salah satu kunci penting dalam mendorong optimalisasi pendapatan daerah,” tegas Seno Aji dalam sambutannya.

Ia mengapresiasi kemajuan implementasi ETPD selama ini sebagai hasil dari kerja sama lintas sektor. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah lengah.

“Ini adalah prestasi kolektif dan hasil kerja keras bersama yang patut kita banggakan. Tapi kita tidak boleh berpuas diri. Di balik prestasi, semua pihak harus memperkuat komitmen untuk terus melanjutkan digitalisasi, baik dalam pembayaran pajak dan retribusi maupun sistem bisnis internal OPD,” lanjutnya.

Lebih jauh, Seno Aji mendorong Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kaltim untuk menyusun roadmap yang konkret, terukur, dan adaptif terhadap dinamika teknologi serta kebutuhan masyarakat. “Kita perlu menyusun dan menjalankan roadmap TP2DD Kaltim yang kongkret, terukur, dan adaptif. Langkah ini menjadi pijakan strategis membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan responsif,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa transformasi digital menjadi fondasi penting dalam reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik. “Pemprov Kaltim menjadikan transformasi digital sebagai fondasi penguatan tata kelola. Ini adalah bukti nyata komitmen kita menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, dan berbasis teknologi informasi,” tambahnya.

Penyelenggaraan HLM dan Rakor ini tidak hanya bertujuan mengevaluasi capaian, tetapi juga merumuskan strategi lanjutan agar transformasi digital menyentuh seluruh lini pelayanan, termasuk pada unit-unit teknis di tingkat bawah. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perpajakan dan retribusi diyakini akan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dengan dukungan seluruh elemen, Pemprov Kaltim optimistis menjadi model penerapan tata kelola fiskal digital di tingkat regional. Sinergi yang terus dibangun bersama Bank Indonesia, OPD, dan masyarakat luas diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi daerah yang lebih adaptif dan akuntabel. []

Penulis: Nur Quratul Nabila | Penyunting: Enggal Triya Amukti | ADV Diskominfo Kaltim