Pemprov Kaltim Mantapkan Pengawalan RPJMD

ADVERTORIAL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperkuat fondasi pelaksanaan pembangunan jangka menengah yang terencana dan berkelanjutan. Salah satu langkah nyata dalam upaya tersebut adalah pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Mitigasi Risiko terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2024–2029, yang digelar di Ruang Rapat Program Pembangunan Daerah (Propeda), Bappeda Provinsi Kaltim, Jalan Kusuma Bangsa, Samarinda, Senin (23/06/2025).

Melalui Rakor ini, seluruh pemangku kepentingan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dipertemukan untuk memperkuat kolaborasi dan menyamakan persepsi terkait berbagai tantangan yang mungkin dihadapi selama masa pelaksanaan RPJMD. Rakor ini juga menjadi forum penting untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat laju pembangunan, sekaligus merumuskan strategi mitigasi yang konkret.

Kepala Bappeda Provinsi Kaltim, Yusliando, menegaskan bahwa implementasi RPJMD bukan sekadar menjalankan dokumen perencanaan, melainkan memastikan seluruh target pembangunan benar-benar membawa dampak nyata bagi masyarakat. “RPJMD adalah peta jalan pembangunan daerah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, mitigasi risiko menjadi kunci agar setiap tahapan pembangunan dapat berjalan efektif, tidak keluar dari jalur, dan tentunya tetap terukur,” ujar Yusliando dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Yusliando menyoroti dinamika global yang bisa memengaruhi pembangunan daerah, mulai dari ketidakpastian ekonomi, ancaman perubahan iklim, hingga potensi kesenjangan sosial. “Kita tidak ingin pembangunan daerah hanya sekadar formalitas penyusunan dokumen. Yang lebih penting adalah bagaimana pembangunan itu bisa menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang berkelanjutan,” tambahnya.

Dalam Rakor tersebut, dua program prioritas Pemprov Kaltim—Gratispol (Program Pendidikan Gratis dan Berkualitas) dan Jospol (Jaminan Sosial dan Perlindungan Masyarakat)—menjadi fokus utama. Sebanyak 16 kegiatan unggulan dari kedua program itu telah diintegrasikan ke dalam RPJMD 2024–2029 dan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing OPD agar pelaksanaannya lebih terarah dan terukur.

Berbagai perangkat daerah yang berperan langsung dalam pelaksanaan program, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat, turut hadir dalam Rakor ini. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

Melalui pelaksanaan Rakor Mitigasi Risiko ini, Pemprov Kaltim menegaskan bahwa pengawalan pembangunan harus dilakukan secara proaktif dan berkesinambungan. Dengan kesiapan menghadapi berbagai tantangan, diharapkan implementasi RPJMD 2024–2029 dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi seluruh warga Kalimantan Timur. []

Penulis: Nur Quratul Nabila | Penyunting: Enggal Triya Amukti