Pemprov Kaltim Pacu Kesejahteraan Guru Honorer
ADVERTORIAL — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan guru honorer di seluruh wilayah Benua Etam. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, seusai memimpin apel peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (25/11/2025).
Dalam sesi wawancara bersama awak media, Rudy Mas’ud mengatakan bahwa pemerintah telah menyalurkan insentif khusus bagi guru honorer sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam mencerdaskan anak bangsa. Ia menjelaskan, insentif yang diberikan saat ini mencapai Rp50 ribu per bulan dan telah direalisasikan dalam dua tahap pencairan.
“Saya mendapat pesan dari guru-guru honorer di Sangatta, mereka berterima kasih karena sudah menerima insentif Rp50 ribu per bulan. Alhamdulillah, sudah dua kali cair sehingga totalnya mencapai Rp500 ribu,” ujarnya.
Rudy menegaskan bahwa insentif tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim, dan pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan nominalnya sesuai kemampuan fiskal. “Doakan saja, target kita ke depan mudah-mudahan bisa meningkat hingga Rp1 juta. Tentu bergantung pada kekuatan APBD,” katanya.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa proses penyaluran insentif dilakukan secara bertahap dan akan dievaluasi secara berkala setiap tahun. Menurutnya, perhatian terhadap kesejahteraan guru bukan sekadar terkait kompensasi finansial, melainkan juga untuk memastikan motivasi dalam proses belajar mengajar tetap terjaga.
“Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan sepanjang masa. Karena merekalah kita bisa berdiri di sini,” tegas Gubernur.
Tidak hanya menyangkut kesejahteraan, Rudy juga menyoroti perlunya akses perlindungan hukum bagi tenaga pendidik. Ia menyebut adanya kerja sama antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kepolisian RI untuk menangani persoalan hukum yang melibatkan guru melalui pendekatan restorative justice.
“Guru adalah penjaga moral dan pembentuk karakter anak-anak kita. Kalau ingin hidup mulia, maka muliakanlah guru,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rudy menyampaikan bahwa pemerataan distribusi tenaga pendidik menjadi tantangan serius bagi dunia pendidikan di Kaltim. Menurutnya, jumlah guru di wilayah perkotaan jauh lebih banyak dibandingkan daerah terpencil, sehingga pemerintah harus mendorong penataan ulang penempatan guru.
“Kami berkomitmen melakukan pemerataan, dari Samarinda hingga Mahulu, dari pesisir hingga pedalaman perusahaan. Semua guru harus memiliki standar yang sama dalam mendidik anak-anak,” jelasnya.
Ia menegaskan, pembangunan pendidikan harus berfokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik untuk memutus mata rantai kemiskinan dan menciptakan generasi unggul masa depan. Pendidikan yang berkeadilan, kata dia, tidak akan terwujud tanpa pemerataan kualitas dan kesejahteraan guru.
“Kalau ingin pendidikan kita baik, maka kualitas guru harus baik. Standarisasi harus sama agar menghasilkan anak-anak dengan kualitas setara,” tutup Rudy.
Dengan adanya komitmen peningkatan insentif, perlindungan hukum, dan pemerataan tenaga pendidik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap kualitas pendidikan terus mengalami peningkatan signifikan menuju pembangunan sumber daya manusia unggul di seluruh Kaltim. []
Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Aulia Setyaningrum
