Pemprov Kaltim Salurkan Rp44 Miliar untuk Program Gratispol
ADVERTORIAL – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang telah merealisasikan penyaluran dana Program Pendidikan Gratispol senilai Rp44.153.600.000 (empat puluh empat miliar seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) di wilayah Kaltim.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah konkret pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan tinggi dan membangun sumber daya manusia (SDM) unggul di Kalimantan Timur. Ia menyebut, program Gratispol merupakan kebijakan strategis yang selaras dengan visi pembangunan SDM daerah.
“Kita berharap terutama di Kaltim ya, agar program Gratispol Pemerintah Provinsi ini betul-betul dimanfaatkan oleh para penduduk kita, menjadi instrumen utama agar usia sarjana di Kaltim bisa meningkat,” ujar Darlis beberapa waktu lalu. Ia menambahkan, kehadiran program ini diharapkan dapat mengurangi angka putus studi akibat keterbatasan biaya, sekaligus membuka jalan bagi generasi muda Kaltim untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana.
Menurut Darlis, meskipun sebagian lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) lebih banyak terserap di dunia kerja, namun lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sedapat mungkin harus diberi kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Kecuali misalnya pendidikan vokasi kita, SMK itu kan ya, karena itu adalah serapan tenaga kerja menengah juga dibutuhkan, maka bisa jadi pendidikan usia lulusan SMK itu banyak langsung diserap tenaga kerja. Tapi untuk SMA itu sedapat mungkin melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana S1,” jelasnya.
Sebelumnya, Pemprov Kaltim resmi mencairkan dana Program Gratispol kepada tujuh PTN dengan total nilai Rp44,15 miliar. Gubernur Kalimantan Timur menegaskan bahwa pencairan tersebut merupakan bentuk nyata investasi jangka panjang pemerintah daerah untuk melahirkan generasi unggul yang mampu bersaing di masa depan.
“Dana Gratispol ini adalah investasi strategis kita untuk memastikan akses pendidikan berkualitas demi Mewujudkan Generasi Emas Kaltim. Saya instruksikan dana ini wajib digunakan seoptimal mungkin dan tepat sasaran, dengan memprioritaskan keringanan biaya studi, khususnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa kita. Pengelolaannya harus akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan setiap saat,” tegas Gubernur pada Rabu (12/11/2025) di Samarinda.
Proses pencairan dana dilakukan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim. Kepala BPKAD, Ahmad Muzakkir, memastikan seluruh dokumen pencairan telah selesai sesuai prosedur.
“SP2D sudah kita terbitkan per tanggal 12 November 2025, hanya satu jam setelah pengajuan SPM dari Biro Kesra,” kata Muzakkir. Ia menambahkan, kecepatan proses tersebut menjadi bukti kesungguhan Pemprov dalam menyalurkan dana publik secara transparan, terutama untuk mendukung sektor pendidikan.
Adapun rincian penerima dana meliputi Universitas Mulawarman (Unmul) Rp22.454.300.000, Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) Rp6.382.100.000, UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Rp4.898.600.000, Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Rp4.680.500.000, Politeknik Kesehatan Kemenkes Samarinda Rp3.562.940.000, Politeknik Negeri Balikpapan Rp1.570.360.000, dan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Rp604.800.000.
Sementara itu, pencairan untuk perguruan tinggi swasta (PTS) masih menunggu penyelesaian administrasi. Pemprov Kaltim meminta pihak kampus swasta segera melengkapi berkas agar proses hibah dapat diajukan melalui BPKAD dan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Pemerintah menegaskan bahwa seluruh prosedur harus mengikuti mekanisme hibah daerah yang berlaku untuk menjamin akuntabilitas penggunaan dana publik.
Darlis menilai, sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi menjadi kunci keberhasilan program ini. Ia berharap pengelola kampus segera menyalurkan manfaat bantuan tersebut kepada mahasiswa dalam bentuk keringanan UKT atau biaya kuliah lainnya, sehingga dana yang digelontorkan pemerintah benar-benar dirasakan langsung oleh peserta didik di Kaltim.
Dengan terealisasinya pencairan dana Program Gratispol dan dukungan dari legislatif, DPRD Kaltim optimistis langkah ini akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat kualitas SDM dan menjadikan Kalimantan Timur sebagai pusat pendidikan unggulan di kawasan timur Indonesia. REDAKSI1
