Pemprov Soroti DAS Karang Mumus sebagai Prioritas

ADVERTORIAL – Upaya mitigasi banjir di Kalimantan Timur (Kaltim) terus ditingkatkan melalui pendekatan berbasis wilayah sungai. Dalam sebuah forum diskusi terfokus, Pemerintah Provinsi Kaltim menekankan pentingnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara komprehensif, khususnya Sub DAS Karang Mumus yang selama ini dikenal sebagai salah satu sumber utama banjir di Kota Samarinda.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Wagub Kaltim), H. Seno Aji, menyampaikan hal tersebut dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema “Kebijakan dan Kelembagaan Penyusunan Master Plan Pengelolaan dan Penataan Sub DAS Karang Mumus” yang digelar di Hotel Midtown Samarinda, Kamis (12/06/2025).

Dalam forum itu, Seno Aji menegaskan bahwa solusi banjir bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga soal kelembagaan, tata kelola wilayah sungai, dan sinergi lintas instansi.

“Empat wilayah sungai besar yang saat ini menjadi perhatian kita adalah Wilayah Sungai Kelay, Karangan, Mahakam, dan Kandilo,” ungkapnya. Ia menyebut, jika pengelolaan terhadap keempat WS dilakukan terpadu dan berkelanjutan, maka ancaman banjir dapat ditekan secara signifikan. Fokus khusus juga diberikan kepada Sub DAS Karang Mumus, terutama karena posisinya yang strategis dan dampaknya yang langsung terasa saat hujan deras melanda Samarinda.

“Pemprov Kaltim (Pemerintah Provinsi) memberikan perhatian khusus terhadap penataan Sub DAS Karang Mumus, termasuk dalam bentuk dukungan pendanaan melalui bantuan keuangan yang secara konsisten kami alokasikan,” ujar Seno. Sebagai bentuk nyata, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR telah menyusun rencana pembangunan infrastruktur pengendali banjir dengan total anggaran Rp 867,54 miliar pada 2026. Dana ini akan digunakan untuk membangun tanggul, pintu klep, dan rumah pompa dari muara Sungai Karang Mumus hingga Bendungan Lempake.

Adapun Rp 231,53 miliar dari total anggaran tersebut diusulkan khusus untuk penanganan enam segmen banjir di kawasan Sub DAS Karang Mumus. Program ini juga menargetkan pengurangan genangan di lahan seluas 239,1 hektar.

FGD yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan ini tidak hanya menjadi ajang sosialisasi, tetapi juga konsolidasi untuk menyamakan langkah antar pihak. Pemerintah daerah, pusat, akademisi, dan komunitas lokal dilibatkan dalam proses perencanaan yang kolaboratif.

“Dengan dukungan kebijakan, pendanaan, dan kerja sama lintas lembaga, kami optimistis bahwa masalah banjir di Kota Samarinda dan wilayah lain di Kaltim dapat diatasi secara bertahap dan berkelanjutan,” tegas Seno Aji menutup pernyataannya. Ke depan, Pemprov Kaltim menekankan pentingnya komitmen berkelanjutan dari semua pihak dalam menjaga lingkungan, khususnya di kawasan pesisir dan dataran rendah yang paling rentan terdampak perubahan iklim. []

Penulis: Nur Quratul Nabila | Penyunting: Enggal Triya Amukti