Pendidikan Gratis Dimulai, DPRD Kawal Tahapan Implementasi

ADVERTORIAL – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menyoroti pentingnya konsistensi dalam pengawalan pelaksanaan program-program prioritas yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, realisasi berbagai janji politik dan visi kepala daerah tidak akan maksimal tanpa keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.

Dalam pernyataannya, Ekti menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kemitraan yang sinergis antara lembaga eksekutif dan legislatif, serta dukungan dari masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. “Kami di DPRD tetap fokus pada pengawasan dan dukungan terhadap visi-misi yang telah disusun oleh Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujar Ekti di Samarinda, Sabtu (7/6/2025).

Salah satu yang menjadi perhatian publik saat ini adalah keinginan masyarakat agar program-program unggulan pemerintah dapat segera direalisasikan, terutama sektor pendidikan seperti program pendidikan gratis (Gratispol) dan jaring sosial pendidikan (Jospol). Ekti menyadari bahwa harapan masyarakat sangat tinggi terhadap percepatan pelaksanaan program tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya edukasi publik agar masyarakat memahami bahwa setiap kebijakan publik memerlukan proses dan perencanaan yang matang.

“Banyak masyarakat berharap hasil secepat membalik telapak tangan, tapi harus kita pahami, ada mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Semua itu berproses,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat perlu diperkuat, agar informasi tentang pelaksanaan program, kendala teknis, hingga perkembangan tahapan pembangunan bisa dipahami secara menyeluruh oleh publik. “Kami menilai komunikasi aktif antara pemangku kebijakan dan masyarakat akan memperkuat transparansi serta mencegah munculnya asumsi negatif,” ungkapnya.

Terkait dengan implementasi pendidikan gratis, Ekti menegaskan bahwa program tersebut telah mulai diterapkan secara bertahap pada tahun 2025. Mahasiswa baru menjadi kelompok penerima manfaat pertama, dan akan dilanjutkan dengan penguatan alokasi anggaran pada tahun berikutnya. “Gubernur dan Wakil Gubernur sudah menyampaikan program pendidikan gratis akan mulai diterapkan untuk mahasiswa baru tahun ini, dan anggarannya akan terus diperkuat di tahun anggaran berikutnya,” katanya.

Di sisi lain, ia juga menekankan bahwa peran DPRD tidak hanya sebagai pengawas pelaksanaan program, tetapi juga sebagai pendamping dalam seluruh proses perencanaan dan penganggaran. Lembaga legislatif, menurutnya, turut bertanggung jawab dalam menjaga arah pembangunan agar tetap selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah.

“DPRD sebagai mitra eksekutif punya tanggung jawab untuk memastikan visi-misi kepala daerah berjalan sesuai arah. Kami di legislatif akan terus mendampingi melalui fungsi pengawasan dan penganggaran,” pungkas Ekti.

Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa proses pembangunan bukan hanya soal alokasi anggaran dan pelaksanaan teknis, tetapi juga membutuhkan dukungan kolaboratif, pemahaman publik, serta evaluasi yang menyeluruh agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Langkah-langkah strategis yang telah disiapkan dalam APBD, termasuk program pendidikan gratis, merupakan salah satu contoh konkret dari janji politik yang sedang dikawal ketat untuk direalisasikan secara bertahap dan berkelanjutan. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum