Pendidikan Gratis untuk Semua, Pemprov Kaltim Siapkan Dana

ADVERTORIAL – Akses pendidikan yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat terus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah pelaksanaan Program GratisPol yang kini terus diperkuat pelaksanaannya.

GratisPol, atau Program Pendidikan Gratis dan Inklusif Kalimantan Timur, dirancang sebagai upaya strategis dalam menghapus hambatan ekonomi dalam dunia pendidikan. Program ini mencakup pembiayaan penuh jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK), baik negeri maupun swasta, serta bantuan pendidikan tinggi yang menyasar mahasiswa di perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, menyampaikan bahwa pelaksanaan GratisPol telah berjalan baik untuk level SMA/SMK. “Program GratisPol sudah berjalan. Untuk SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta, semua sudah dicover lewat BOSP,” ujarnya setelah mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Senin (23/6/2025).

Seno menjelaskan bahwa skema pembiayaan di tingkat pendidikan menengah menggunakan dana dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), yang dikelola langsung oleh Pemprov. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan siswa tidak terbebani biaya sekolah, sekaligus mendorong peningkatan angka partisipasi pendidikan di seluruh wilayah provinsi.

Pada jenjang pendidikan tinggi, kerja sama antara Pemprov Kaltim dan tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) telah terjalin. Dana bantuan telah dicairkan kepada kampus-kampus mitra tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan kesempatan belajar yang setara hingga ke jenjang sarjana.

Namun, di sisi lain, proses kerja sama dengan perguruan tinggi swasta (PTS) masih dalam proses finalisasi. Seno menyebutkan bahwa Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Samarinda merupakan salah satu institusi yang belum menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemprov. “Untuk PTS, kita masih finalisasi. Salah satunya seperti Untag, belum ada perjanjian kerja sama. Tapi kita sudah minta semua PTS agar menunda pembayaran UKT bagi mahasiswa baru,” kata Seno.

Penundaan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) ini bersifat sementara hingga proses administrasi rampung. Seno menegaskan bahwa dana bantuan pendidikan dari Pemprov telah tersedia dan siap dicairkan segera setelah dokumen kerja sama disepakati. “Karena dananya sudah disiapkan, tinggal tunggu proses PKS selesai,” pungkasnya.

Langkah ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan bahwa pendidikan tidak menjadi beban bagi masyarakat, terutama bagi keluarga yang secara ekonomi belum mampu. Program GratisPol bukan hanya soal pembebasan biaya, tetapi juga menyangkut pemerataan akses dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pemprov Kaltim meyakini bahwa investasi di sektor pendidikan adalah fondasi utama dalam pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, perluasan cakupan, penyempurnaan kebijakan, serta kerja sama lintas sektor terus dilakukan agar manfaat program ini bisa dirasakan lebih luas. Dengan terus dikembangkan dan ditingkatkan kualitas pelaksanaannya, GratisPol diharapkan dapat menjadi model pendidikan inklusif daerah yang menginspirasi daerah lain di Indonesia.

Penulis: Nur Quratul Nabila | Penyunting: Enggal Triya Amukti