Pendidikan Pelosok Kaltim Masih Jadi Prioritas

ADVERTORIAL – Dukungan terhadap kesejahteraan guru honorer di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) terus menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Dalam forum Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kaltim yang digelar di Gedung Utama DPRD Kaltim, Samarinda, Senin (23/6/2025), Wakil Gubernur H. Seno Aji menyampaikan pandangan strategis mengenai langkah pemerintah dalam memperkuat sektor pendidikan di daerah pelosok.

Dalam forum tersebut, Seno Aji menggarisbawahi pentingnya memperjuangkan hak-hak para guru honorer yang selama ini mengabdi tanpa jaminan pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menilai, dedikasi guru-guru 3T harus dihargai secara adil karena mereka berperan penting dalam membangun fondasi pendidikan di daerah terpencil. “Memang saat ini ada guru yang belum masuk program PPPK. Karena itu, kita berupaya memperjuangkan nasib para guru ini,” kata Seno.

Pemprov Kaltim telah menyampaikan permohonan resmi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk menambah kuota pengangkatan guru PPPK. Sembari menanti respon dari pemerintah pusat, langkah taktis dilakukan melalui skema Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), yang tetap menjamin guru honorer 3T memperoleh gaji dan tunjangan.

Seno Aji juga menyadari adanya ketimpangan antara daerah perkotaan dan pelosok dalam hal fasilitas dan insentif, yang menyebabkan sebagian besar guru memilih mengajar di kota. Oleh karena itu, Pemprov menegaskan kembali komitmen untuk memberikan insentif tambahan bagi guru yang bersedia mengajar di wilayah 3T. “Karena itu, ini tetap menjadi perhatian Pemprov Kaltim, agar para guru di wilayah 3T bisa mendapatkan insentif tambahan,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks jawaban Pemprov atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat itu dipimpin Ketua DPRD Kaltim H. Hasanuddin Mas’ud dan dihadiri oleh 35 anggota dewan serta unsur Forkopimda dan pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov.

Upaya memperjuangkan kesejahteraan tenaga pendidik di wilayah 3T dinilai strategis untuk memperkuat sistem pendidikan yang inklusif. Pemprov berharap kerja sama lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat maupun DPRD, mampu membuka lebih banyak peluang pengangkatan guru honorer serta meningkatkan standar mutu pendidikan di daerah.

Dalam konteks yang lebih luas, langkah ini menjadi bagian dari strategi pembangunan berkeadilan yang menyasar kelompok-kelompok yang selama ini kurang tersentuh kebijakan, termasuk guru honorer di pedalaman. Pemprov Kaltim menegaskan bahwa memperbaiki kondisi pendidikan di daerah terluar bukan sekadar tugas teknis, melainkan misi moral untuk mewujudkan keadilan sosial di seluruh wilayah provinsi.

Penulis: Nur Quratul Nabila | Penyunting: Enggal Triya Amukti