Penembakan Warga AS oleh Agen ICE Picu Amarah Publik Minneapolis

JAKARTA – Penembakan fatal terhadap seorang perempuan warga negara Amerika Serikat oleh agen imigrasi federal di Minneapolis, Minnesota, memicu gelombang kemarahan publik dan aksi demonstrasi besar-besaran. Insiden tersebut memperuncing perdebatan nasional mengenai kewenangan aparat imigrasi, penggunaan kekuatan mematikan, serta transparansi penegakan hukum di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

Korban penembakan diidentifikasi oleh media lokal sebagai Renee Nicole Good (37), seorang warga negara AS yang disebut tidak menjadi target operasi imigrasi. Peristiwa itu terjadi pada Rabu (07/01/2026), ketika sejumlah agen Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) tengah menjalankan operasi di jalanan Minneapolis. Dalam situasi yang masih diperdebatkan berbagai pihak, Good ditembak dari jarak dekat saat berada di dalam mobilnya.

Menurut keterangan otoritas federal, seperti dilansir AFP, Kamis (08/01/2026), agen ICE mengklaim bahwa kendaraan yang dikendarai Good menghalangi jalan mereka. Rekaman video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan momen ketika seorang agen ICE melepaskan tiga tembakan ke arah sebuah SUV Honda. Kendaraan tersebut kemudian melaju tak terkendali dan menabrak beberapa mobil yang terparkir di sekitarnya.

Dalam rekaman itu pula terlihat reaksi para saksi mata yang terkejut dan marah, dengan melontarkan makian kepada agen-agen imigrasi federal. Tubuh Good tampak terkulai di dalam mobil yang ringsek, berlumuran darah, sebuah pemandangan yang kemudian menyulut kemarahan luas di masyarakat.

Pemerintahan Trump bergerak cepat menyampaikan narasi resmi. Gedung Putih dan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) menyebut Good sebagai ancaman serius. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, menyatakan bahwa “setiap kehilangan nyawa adalah tragedi”, namun tetap melabeli insiden tersebut sebagai bentuk “terorisme domestik”.

Diklaim oleh Noem bahwa Good “telah menguntit dan menghalangi pekerjaan (ICE) sepanjang hari”. “Dia kemudian mempersenjatai kendaraannya,” sebutnya. DHS juga menegaskan bahwa Good diduga mencoba menabrak para agen, sehingga agen ICE melepaskan apa yang mereka sebut sebagai “tembakan defensif”.

Namun, klaim pemerintah federal itu ditolak keras oleh para pemimpin lokal di Minnesota. Wali Kota Minneapolis, Jacob Frey, menyebut pernyataan otoritas federal sebagai “omong kosong” dan secara terbuka mendesak agar agen ICE meninggalkan wilayah Minneapolis.

Gelombang kemarahan warga kemudian meluap ke jalanan. Ribuan demonstran turun ke pusat kota Minneapolis meski suhu udara sangat dingin. Dengan membawa poster bertuliskan “ICE keluar dari MPLS”, para pengunjuk rasa mengecam keras tindakan agen imigrasi federal yang dinilai berlebihan dan tidak proporsional.

Kritik tajam juga datang dari Gubernur Minnesota, Tim Walz. Dia menuding respons pemerintah federal sebagai bentuk “propaganda” yang menyesatkan publik.

“Saya sudah melihat videonya. Jangan percaya mesin propaganda ini. Otoritas negara bagian akan memastikan adanya investigasi yang menyeluruh, adil, dan cepat untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan,” ucapnya dalam pernyataan via media sosial.

Walz menegaskan bahwa negara bagian Minnesota tidak akan tinggal diam dan akan mengawal proses penyelidikan agar dilakukan secara transparan dan independen.

Sementara itu, Presiden Donald Trump tetap membela tindakan agen ICE. Melalui pernyataan di Truth Social, Trump menyebut insiden tersebut “mengerikan untuk ditonton” dan menuduh korban sebagai pihak yang sengaja memprovokasi.

“Saya baru saja melihat cuplikan kejadian yang terjadi di Minneapolis, Minnesota. Sungguh mengerikan untuk ditonton. Wanita yang berteriak itu jelas seorang provokator profesional, dan wanita yang mengendarai mobil itu sangat tidak tertib, menghalangi dan melawan, yang kemudian dengan kasar, secara sengaja, dan secara kejam menabrak petugas ICE, yang tampaknya menembaknya untuk membela diri,” sebut Trump.

Pernyataan tersebut justru semakin memperdalam polarisasi publik dan memperkuat tuntutan agar kewenangan aparat imigrasi federal ditinjau ulang, terutama dalam operasi di wilayah perkotaan yang padat penduduk. []

Siti Sholehah.