Pengendalian Banjir Kaltim Masuk Tahap Aksi Terpadu

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mengintensifkan koordinasi lintas lembaga dalam rangka menanggulangi persoalan banjir yang masih menjadi tantangan utama di Kota Samarinda dan sekitarnya. Salah satu upaya strategis yang tengah didorong adalah percepatan kolaborasi antara Pemerintah Kota Samarinda dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pengoptimalan fungsi Waduk Benanga.

Komitmen ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kebijakan dan Kelembagaan Penyusunan Master Plan Pengelolaan dan Penataan Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus”, yang berlangsung di Ballroom Hotel Midtown Samarinda, Kamis (12/06/2025). Acara ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah pusat dan daerah, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil.

Dalam arahannya, Seno Aji menekankan pentingnya kerja sama konkret guna mempercepat pengelolaan DAS Karang Mumus, termasuk langkah pengangkatan sedimen di Waduk Benanga. Ia menyampaikan bahwa lahan seluas 20 hektare di kawasan Lempake telah disiapkan oleh Pemprov sebagai lokasi pembuangan sedimen, yang volumenya diperkirakan mencapai 500.000 hingga 600.000 meter kubik. “Proses pengangkatan sedimen dari Waduk Benanga akan terus kami dorong. Tapi tentu harus diikuti dengan kesiapan lahan pembuangan. Maka dari itu saya minta ini bisa segera dimanfaatkan,” ujar Seno Aji.

Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan jangka panjang dalam menurunkan risiko banjir di Kalimantan Timur. Hingga 2030, Pemprov menargetkan pengurangan area genangan seluas 30.000 hektare melalui berbagai program infrastruktur dan kebijakan terpadu. Salah satunya adalah alokasi anggaran sebesar Rp 380 miliar untuk proyek-proyek strategis penanggulangan banjir.

“Untuk mencapai target tersebut, Pemprov akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 380 miliar. Ini bentuk keseriusan kami dalam menangani persoalan banjir yang selama ini menjadi keluhan masyarakat,” tegasnya.

Upaya pengendalian banjir juga mencakup pembangunan sistem drainase terintegrasi, di mana sekitar 68 persen programnya dibiayai langsung oleh Pemerintah Provinsi. Selain itu, Seno mengungkapkan rencana pembangunan infrastruktur irigasi multifungsi yang tak hanya mendukung pertanian, tetapi juga berfungsi sebagai sistem pendukung pengendalian banjir. “Dengan infrastruktur yang memadai, kami berharap ketahanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi dapat ditingkatkan secara signifikan,” ujarnya.

Pemprov juga menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp 355 miliar untuk program strategis lain, termasuk penanganan pantai kritis sepanjang 7,3 kilometer dan pengelolaan air baku. Dua program ini dianggap penting untuk menjaga kestabilan kawasan pesisir dan memastikan akses masyarakat terhadap air bersih. “Penanganan Sub DAS Karang Mumus adalah salah satu bagian dari upaya besar kami. Tapi kita juga harus melihat bahwa masih banyak daerah aliran sungai lain yang membutuhkan perhatian dan solusi yang sama. Karena itu, pendekatannya harus holistik dan terintegrasi,” tambahnya.

Diskusi dalam forum FGD berlangsung interaktif dan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan daerah ke depan. Keterlibatan aktif akademisi dari Universitas Mulawarman dan organisasi masyarakat sipil menjadi penguat dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang adaptif dan berkelanjutan di Kalimantan Timur. []

Penulis: Nur Quratul Nabila | Penyunting: Enggal Triya Amukti | ADV Diskominfo Kaltim