Penghargaan Lintas Iman Jadi Simbol Kerukunan di Kaltim

ADVERTORIAL — Komitmen untuk memperkuat nilai-nilai toleransi dan keberagaman terus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Salah satu bentuk nyata dukungan tersebut adalah pemberian penghargaan dan bantuan sosial kepada para penjaga rumah ibadah dan guru agama dari berbagai latar belakang kepercayaan di Bumi Etam.

Dalam sebuah seremoni yang berlangsung khidmat di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Kutai Barat, Sabtu (21/06/2025), ribuan penerima manfaat menerima insentif sosial melalui program Gratispol Umroh dan Perjalanan Religi, serta Jaring Sosial Politik (Jospol). Program ini bukan semata menjadi ajang seremoni, tetapi merupakan ekspresi keberpihakan negara kepada kelompok yang selama ini berada di garis depan merawat toleransi.

Tercatat 3.405 orang dari berbagai komunitas keagamaan menjadi penerima manfaat, terdiri atas 2.699 umat Islam, 541 pemeluk Kristen, 146 Katolik, 22 Buddha, 19 Hindu, dan 15 penganut Konghucu. Distribusi ini menunjukkan bahwa semangat inklusivitas terus dijaga, sejalan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan perlindungan dan penghargaan terhadap para pelaku pendidikan keagamaan dan penjaga tempat ibadah. “Ini bukan hanya seremonial belaka, tapi wujud komitmen kami untuk memastikan program ini berkelanjutan dan memberi dampak positif bagi para guru agama dan penjaga rumah ibadah yang merupakan pilar penting dalam menjaga kerukunan umat beragama,” ujar Ekti usai acara.

Ia menambahkan bahwa DPRD akan mendorong regulasi khusus agar inisiatif seperti Gratispol dan Jospol tidak bersifat temporer, tetapi terintegrasi dalam kebijakan daerah secara berkelanjutan. “Dengan regulasi yang kuat, kita pastikan bahwa program ini menjadi bagian dari kebijakan daerah yang permanen, bukan program sementara yang hanya hadir sesaat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai bahwa para guru agama dan penjaga rumah ibadah memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat majemuk. “Penghargaan ini adalah bentuk nyata perhatian kita terhadap mereka yang selama ini menjadi pilar penting dalam menjaga keharmonisan dan kedamaian antarumat beragama. Kami berharap program ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar Hasanuddin.

Ia juga menegaskan pentingnya menghadirkan keadilan sosial tanpa diskriminasi terhadap latar belakang agama. Baginya, kehadiran negara harus dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. “Semua elemen masyarakat berhak merasakan kehadiran negara, apapun latar belakang agamanya. Ini adalah bentuk keadilan sosial dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakatnya,” tutup Ekti.

Program ini mencerminkan sinergi antara pemerintah dan legislatif dalam memperkuat harmoni sosial. Di tengah tantangan global terhadap nilai-nilai toleransi, langkah ini menjadi teladan bagaimana peran lokal dapat menginspirasi kehidupan beragama yang damai dan saling menghargai di Indonesia. []

Penulis: Diyan Febrina Citra | Penyunting: Aulia Setyaningrum