Pengusaha Keluhkan Aksi Ormas Minta THR, Sejumlah Pabrik Sawit Disegel
JAKARTA – Menjelang Hari Raya Idulfitri, para pengusaha tak hanya disibukkan dengan lonjakan permintaan dan operasional bisnis, tetapi juga menghadapi aksi sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR) secara paksa. Bahkan, dalam beberapa kasus, ormas melakukan tindakan yang meresahkan, seperti penyegelan pabrik hingga penjarahan sawit di perkebunan.
Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Sahat Sinaga, mengungkapkan bahwa tindakan premanisme oleh ormas ini sudah semakin keterlaluan.
Ia menyebutkan bahwa ada ormas terkenal yang nekat menyegel pabrik kelapa sawit hanya karena tidak mendapatkan THR dari pengusaha. Bahkan, di beberapa wilayah, aksi ini berujung pada penjarahan hasil panen.
“Masyarakat sekitar dan beberapa ormas mulai menjarah sawit dari perkebunan. Kejadian ini marak terjadi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Riau,” ungkap Sahat dalam keterangannya kepada CNBC Indonesia, Kamis (20/3/2025).
Ia menegaskan bahwa tindakan ini sangat meresahkan dan dapat mengganggu stabilitas industri di Indonesia. Sahat pun meminta pemerintah daerah untuk bersikap tegas dalam menangani masalah ini serta memberikan perlindungan kepada pelaku usaha agar mereka dapat menjalankan bisnis dengan nyaman tanpa adanya tekanan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Pemerintah daerah harus bersikap tegas dan melindungi pelaku industri. Jangan sampai hal ini terus terjadi dan membuat pengusaha resah dalam berinvestasi di Indonesia,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengusulkan agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah mengeluarkan pengumuman resmi yang melarang perusahaan industri, perkebunan, maupun jenis usaha lainnya untuk melayani permintaan sumbangan dalam bentuk apa pun dari pihak yang meresahkan.
“Sebaiknya ada instruksi dari Kemendagri atau pemda agar perusahaan tidak melayani permintaan sumbangan yang berpotensi mengganggu kenyamanan dalam berusaha di Indonesia,” tambahnya.
Aksi pemaksaan THR dan tindakan premanisme oleh ormas ini bukan hanya menimbulkan keresahan bagi pelaku usaha, tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap iklim investasi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mencegah praktik serupa di masa mendatang. []
Nur Quratul Nabila A
