Pernyataan Smotrich Soal Gaza dan Tepi Barat Jadi Sorotan

TEL AVIV – Ketegangan politik di Israel kembali meningkat setelah Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, melontarkan pernyataan yang memicu kontroversi luas. Dalam sebuah acara partainya pada Selasa (17/02/2026) malam, Smotrich menyampaikan gagasan yang menyoroti masa depan wilayah Palestina, termasuk Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Dalam pidatonya, Smotrich menegaskan arah kebijakan yang menurutnya perlu ditempuh pemerintah Israel ke depan. Ia menyatakan, “Kita akan menghapus gagasan negara teror Arab,” seraya menyampaikan rencana untuk membatalkan Perjanjian Oslo yang selama ini menjadi kerangka dasar proses perdamaian Israel–Palestina.

Perjanjian Oslo, yang ditandatangani pada 1993 dan 1995 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), selama ini dipandang sebagai fondasi solusi dua negara. Namun, Smotrich secara terbuka menyebut kesepakatan tersebut sebagai perjanjian yang harus dibatalkan. “Kita akhirnya akan secara resmi dan secara praktis membatalkan Perjanjian Oslo yang terkutuk dan memulai jalan menuju kedaulatan, sambil mendorong migrasi dari Gaza dan Yudea dan Samaria,” ujarnya.

Istilah Yudea dan Samaria merupakan sebutan yang digunakan Israel untuk wilayah Tepi Barat. Sementara itu, Gaza merujuk pada Jalur Gaza, yang selama bertahun-tahun menjadi pusat ketegangan antara Israel dan Palestina. Smotrich menegaskan bahwa menurut pandangannya, “Tidak ada solusi jangka panjang lainnya.”

Pernyataan tersebut muncul tidak lama setelah pemerintah Israel menyetujui proposal kebijakan terkait status kepemilikan tanah di Tepi Barat. Kebijakan itu membuka kemungkinan pendaftaran sebagian besar lahan sebagai “milik negara” apabila warga Palestina tidak dapat membuktikan kepemilikannya secara administratif. Langkah tersebut menuai kritik tajam dari berbagai pihak, yang menilai kebijakan itu berpotensi memperluas kontrol Israel atas wilayah yang dipersengketakan.

Di dalam negeri, pernyataan Smotrich juga dipandang berkaitan dengan dinamika politik menjelang pemilu parlemen Israel yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Partai Zionisme Religius yang dipimpinnya dikenal sebagai kekuatan sayap kanan dalam pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Partai tersebut kerap berada di sekitar ambang batas parlemen berdasarkan sejumlah survei.

Reaksi internasional pun bermunculan. Sebanyak 85 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilaporkan menyampaikan kecaman terhadap langkah kebijakan Israel terkait Tepi Barat. Otoritas Palestina menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk “aneksasi de-facto” yang dinilai melanggar hukum internasional.

Situasi ini menambah kompleksitas hubungan Israel dan Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Wacana pembatalan Perjanjian Oslo serta dorongan migrasi warga Palestina diperkirakan akan semakin memperdalam perdebatan, baik di tingkat domestik Israel maupun dalam forum internasional. []

Siti Sholehah.