Perselingkuhan Dua ASN Disdik Bogor Diduga Terungkap Lewat Video

BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan publik setelah video dugaan perselingkuhan dua aparatur sipil negara (ASN) dari Dinas Pendidikan viral di media sosial. Rekaman tersebut memantik perhatian luas karena menampilkan momen ketika seorang anak memergoki ayahnya berada dalam satu rumah bersama seorang ASN perempuan lain, sehingga diduga kuat tengah menjalin hubungan terlarang.

Video yang beredar sejak Senin (08/12/2025) itu memperlihatkan sang anak yang merekam langsung situasi di dalam rumah. Suasana emosional terdengar jelas ketika anak tersebut muntah karena tak mampu menahan rasa kecewa saat melihat keberadaan ayahnya di tempat yang sama dengan perempuan yang bukan ibunya. Momen tersebut kemudian menyebar cepat dan memicu diskusi publik mengenai perilaku ASN dan etika aparatur negara.

Dalam narasi yang menyertai video, keluarga disebut telah melaporkan dugaan perselingkuhan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Bogor sejak Juli 2025. Namun, menurut penjelasan yang tersebar, belum ada penyelesaian yang dirasakan signifikan dari pihak keluarga. Situasi menjadi lebih sensitif karena ASN pria yang diduga berselingkuh itu dikabarkan belum menceraikan istri sahnya dan justru menerima kenaikan pangkat beberapa waktu lalu.

Sang anak yang muncul dalam video pun menyuarakan kekecewaan. Dalam narasi tersebut, ia berharap agar ayahnya dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan, bukan justru memperoleh penghargaan atau kenaikan jabatan. Ungkapan itu menambah tekanan moral bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti kasus ini secara terbuka.

Ketika dikonfirmasi, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, memastikan bahwa Pemkab tidak tinggal diam dan telah mengambil langkah awal untuk memproses kasus tersebut. “Kita sudah tahap pemanggilan yang bersangkutan,” ujar Ajat, menegaskan bahwa proses klarifikasi tengah berjalan di internal pemerintah daerah.

Ajat menambahkan bahwa penjatuhan sanksi sedang disiapkan dan akan diumumkan setelah proses pemeriksaan selesai. Ia meminta publik untuk memberi ruang bagi pemerintah menjalankan mekanisme yang berlaku. “Dalam waktu dekat tentunya ada sanksi, tunggu ya prosesnya,” pungkasnya.

Kasus ini sekaligus memunculkan kembali perbincangan mengenai integritas ASN serta pentingnya pengawasan melekat di lingkungan birokrasi. Publik menilai bahwa perilaku pribadi seorang aparatur negara tetap memiliki konsekuensi terhadap citra lembaga tempatnya bekerja. Pemerintah daerah kini berada dalam tekanan untuk memberikan keputusan yang tegas dan transparan agar kepercayaan publik terhadap institusi tetap terjaga. []

Siti Sholehah.