Berharap Pilkada Berjalan Sukses
KOTA WARINGIN TIMUR – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Jhon Krisli mengungkapkan Pemilihan Kepala Daerah daerah itu perlu pengawasan yang ketat agar kecurangan sekecil apapun dapat dicegah.
“Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kotim yang rencananya akan digelar Desember 2015 sangat rawan terjadi kecurangan, jadi perlu adanya pengawasan yang ketat dari semua pihak, baik penegak hukum maupun masyarakat,” katanya di Sampit, Minggu.
Jhon menilai, pengawasan Pilkada tidak hanya cukup dilakukan oleh Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada saja, namun juga perlu melibatkan aparat penagak hukum lainnya, seperti Polisi, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Jhon Krisli, Panwas banyak memiliki kelemahan, seperti terbatasnya jumlah anggota, mereka juga tidak memiliki kemampuan dalam menyidik kasus, sehingga penanganan pelanggaran Pilkada tidak dapat maksimal.
“Kita belajar kari kasus Pilkada maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) yang sebelumnya, tidak satu pun kasus Pilkada maupun Pileg yang dapat ditangani dengan baik,” terangnya.
Lemahnya pengawasan dari penyelenggara Pilkada dikhawatirkan akan dimanfaatkan para calon kepala daerah untuk berbuat curang, seperti politik uang dan lainnya.
“Dengan adanya pengawasan yang ketat dari semua pihak diharapkan mampu menghasilkan kepala daerah yang benar-benar berkualitas dan amanah, untuk itu perlunya keterlibatan pihak BIN dan KPK dalam Pilkada,” ucapnya.
Ia juga berharap dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kotim Desember 2015 nanti dana atau anggaran yang dimiliki para calon juga harus diawasi.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotim memastikan siap melaksanakan Pilkada, dan saat ini telah melakukan berbagai persiapan tahapan Pilkada tersebut.
“Secara umum kami siap menyelenggarakan Pilkada tersebut, dan salah satu tahapan yang telah kami laksanakan adalah dengan membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS),” kata Sekretaris KPU Kabupaten Kotim, Najmi Fuadi.
Najmi juga mengaku untuk anggaran tidak ada masalah karena pemerintah daerah telah menganggarkan dalam APBD.
“Saat ini memang belum dirinci seberapa besar dana yang dibutuhkan karena masih menunggu komisioner KPU pulang Bimtek. Namun sebelumnya kami telah mengajukan anggaran sebesar Rp34 miliar dan telah disetujui oleh pemerintah daerah,” ungkapnya. [] TBB
