PJ Bupati Ugas Irwanto Pimpin Rapat Koordinasi Program Prioritas Tahun 2024

PROBOLINGGO, PRUDENSI.COM-Pemerintah Kabupaten Probolinggo gelar rapat koordinasi. Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo Ugas Irwanto memimpin rapat koordinasi (rakor) program prioritas dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kabupaten Probolinggo tahun 2024 di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Rabu (3/1/2024).

Dalam acara tersebut, turut mendampingi Pj Bupati Ugas, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto, Asisten Pemerintahan dan Kesra Santiyono, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ahmad Hasyim Ashari dan Asisten Administrasi Umum Tutug Edi Utomo.

Sementara itu, rakor program prioritas tahun 2024 tersebut diikuti oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Kepala Puskesmas, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan serta Kepala Sekolah se-Kabupaten Probolinggo.

Menurut Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Heri Sulistyanto menyampaikan rakor program prioritas tahun 2024 ini bertujuan untuk menyamakan visi, misi dan persepsi terkait program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 di Kabupaten Probolinggo.

“Dan kami ucapkan terima kasih atas kinerja yang sudah dilakukan di tahun 2023 kemarin. Meskipun ada rintangan dan tantangan, semuanya bisa kita lewati dengan hasil yang cukup baik,” ujarnya.

Pj Sekda Heri juga menjelaskan bahwa, penyerapan anggaran Kabupaten Probolinggo naik dari tahun 2022. Dimana untuk tahun 2023 penyerapannya mendekati angka 90. Harapannya dengan komitmen bersama, tahun depan bisa ditingkatkan bersama-sama.

“Dalam program Lapor Kanda yang digagas oleh Mas Pj Bupati menjadi pengungkit kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah. Melalui call center Lapor Kand4 tersebut, masyarakat bisa menyampaikan keluhannya secara langsung dan segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

PJ Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto mengatakan bahwa tema pembangunan Kabupaten Probolinggo tahun 2024 adalah menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM dalam suasana masyarakat yang harmonis, setara, aman dan tenteram. Hal ini tertuang dalam Perbup Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolingggo Tahun 2024.

“Delapan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 meliputi mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan, memperkuat layanan infrastruktur berkelanjutan, pengurangan kawasan permukiman kumuh, pemerataan akses terhadap sanitasi dan air bersih, memperkuat ketahanan ekonomi, peningkatan angka rata-rata lama sekolah, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan balita stunting, penguatan peran pengarusutamaan gender dalam pembangunan serta meningkatkan ketahanan daerah,”  bebernya.

Tahun 2023 IPM Kabupaten Probolinggo naik dari 69,56 di tahun 2022 menjadi 70,36 atau mengalami pertumbuhan 1,15%. Tahun 2023 posisi berada di urutan 33 se-Jawa Timur sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

“Mengacu pada data BPS yang perlu mendapat perhatian adalah terkait dengan komponen rata-rata lama sekolah yang masih berada pada posisi 35 se-Jawa Timur (Disikdaya) dan angka harapan hidup yang masih posisi di 37 se-Jawa Timur (Dinkes),” ungkapnya.

Ugas Irwanto juga menerangkan berdasarkan data BPS tahun 2022, kemiskinan ekstrem masih ada 3,18% atau sebesar 37.740 jiwa atau sebesar 15.407 KK. Target nasional kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024.

“Maka dari itu pada tahun 2024, dikoordinasikan melalui TKPK, saudara Pj Sekda selaku pelaksana Ketua TKPK melakukan pemutakhiran data P3KE melalui sinergitas dengan pemerintah desa, percepatan penyaluran bantuan langsung tunai daerah dan Dana Desa untuk kemiskinan ekstrem, percepatan pelaksanaan program padat karya tunai daerah pada 3 titik kantong kemiskinan serta Gerakan Eselon Peduli Kemiskinan Ekstrem “Gesek Ekstrem”,”  jlentrehnya.

Ugas menegaskan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

“Tercatat ada tiga indikator yang capaian kinerjanya wajib dioptimalkan. Yakni, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKB), penurunan prevalensi stunting serta peningkatan layanan kesehatan dasar di puskesmas dan layanan kesehatan rujukan di RSUD, sudah menunjukkan trens layanan prima, tetapi layak untuk kita tingkatkan lagi agar masyarakat semakin tersenyum,” katanya.

Pj Bupati Probolinggo juga menjelaskan jumlah kasus AKI sampai dengan 10 Desember 2023 sejumlah 22 kematian ibu. Tahun 2022 kasus AKI sebesar 21 dan menempati urutan 5 terbesar Jatim. Trennya menunjukkan kenaikan, karena itu ini perlu mendapat perhatian lagi.

“Total jumlah kasus AKB sampai 30 Nopember 2023 sejumlah 198 kematian bayi. Tahun 2022 kasus AKB sebesar 216 dan menempati urutan 2 terbesar Jatim. Untuk AKB ini sudah lebih baik dan terjadi penurunan kasus, tetapi patut umntuk dioptimalkan lagi,” tegasnya.

Sedangkan terkait dengan penurunan prevalensi stunting, Pj Bupati Ugas menyampaikan berdasarkan data bulan timbang Agustus 2023, prevalensi stunting Kabupaten Probolinggo sebesar 12,77% atau 9.201 balita. Dan sudah banyak update penurunannya, tetapi wajib untuk digenjot lagi. “Tahun 2024 saya harapkan ada upaya gerakan 1 ASN 1 stunting, baik balitanya maupun bumil resiko melahirkan balita stunting,” tambahnya.

Pj Bupati Ugas mengungkapkan infrastruktur yang mantap tetap menjadi perhatian prioritas daerah. Untuk itu kepada Kepala DPUPR tetap konsisten untuk semakin menjadikan Kabupaten Probolinggo yang berinfrastruktur yang baik.

“Pengendalian inflasi di tahun 2024, saya perintahkan kepada Kabag Perekonomian secara cermat dan terstruktur memastikan keterjangkauan harga di masyarakat, ketersedian pasokan, kelancaran distribusi dan melakukan koordinasi, sinergitas dan integrasi dengan perangkat daerah terkait,” ungkapnya.

Tidak lupa Pj Bupati Ugas memberikan informasi terkait MCP KPK yang sudah mencapai 90 dan diharapkan Inspektorat beserta perangkat daerah terkait agar capaian tahun 2024 minimal 95. Sekaligus melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa pada Triwulan 1 dan hindari gagal lelang.

“Banyak sekali laporan-laporan masyarakat yang disampaikan melalui call center Lapor Kand4. Sebagian besar laporan yang masuk sudah ditindaklanjuti. Oleh karena itu saya meminta agar laporan di Lapor Kand4 yang masih belum di tindaklanjuti untuk segera dilakukan proses tindakklanjut. Karena dari Lapor Kand4 ini, kita Pemerintah Daerah tahu permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan inipun diakhiri dengan sesi dialog yang dipimpin langsung oleh Pj Sekda Heri. Semua pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh Pj Bupati Ugas. Untuk hal-hal yang sifatnya teknis akan ditangani secara langsung oleh perangkat daerah terkait. (Mis)