Pj Gubernur: Turunkan Stunting Dengan Perbanyak PMT dan Pendampingan
ADVERTORIAL – Harus ada kolaborasi antara kementerian dan lembaga terkait, termasuk di daerah yang melibatkan instansi vertikal dan perangkat daerah, dalam menangani persoalan stunting. Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik meminta jajaran Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim agar melakukan kolaborasi dengan instansi terkait agar penanganan stunting di Kaltim tepat sasaran.
Ia menyebut, untuk menurunkan stunting, rapat saja tak cukup, tapi perlu diperbanyak Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan pendampingan lapangan. “Stunting tidak bisa diturunkan hanya dengan rapat-rapat. Harusnya perbanyak pemberian makanan tambahan, perkuat pendamping di lapangan,” kata Akmal Malik saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim Sunarto beserta jajaran di Rumah Jabatan Gubernur, Komplek Pendopo Odah Etam, Samarinda, Senin (13/11/2023).
Dalam rangka mendukung program tersebut, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk percepatan penanganan stunting disalurkan melalui BKKBN Kaltim. “InsyaAllah kita dorong ke kabupaten kota untuk percepatan penyerapan anggaran dana alokasi khusus atau DAK yang dikelola BKKBN Kaltim,” tambahnya.
DAK tersebut dialokasikan dari BKKBN pusat untuk program percepatan penurunan stunting dengan kegiatan antara lain pembinaan keluarga kurang mampu pengadaan kendaraan antar jemput calon akseptor, pengadaan kendaraan air antar jemput calon akseptor, pembangunan, rehab, kelengkapan Balai Penyuluhan KB.
Seperti diketahui, dalam arahan Presiden Joko Widodo kepada kepala daerah dalam Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia beberapa waktu lalu, kemiskinan ekstrem dan stunting menjadi poin pertama. Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik hadir dalam rapat di Istana Negara tersebut. (ADV/AZS/DISKOMINFO.KALTIM)
