PKB Minta Aspirasi Reses Tak Hanya Jadi Dokumen Seremonial

ADVERTORIAL – Masukan masyarakat yang disampaikan melalui forum reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi juga mencerminkan urgensi berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi salah satu yang menyoroti pentingnya menindaklanjuti aspirasi warga secara konkret dalam kebijakan pembangunan.

Dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Kaltim yang berlangsung di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin (04/08/2025), juru bicara Fraksi PKB, Jahidin, menyampaikan laporan hasil kegiatan reses masa sidang II tahun 2025. Reses tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 8 Juli dan berhasil menjaring total 402 usulan dari berbagai daerah.

Jahidin menyampaikan bahwa aspirasi yang dihimpun mencerminkan persoalan yang masih banyak ditemui masyarakat di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga sosial ekonomi dan pelayanan publik.

“Masyarakat mengeluhkan banyaknya hal, mulai dari buruknya layanan kesehatan, keterbatasan waktu rawat inap, hingga sulitnya akses air bersih dan penerangan jalan di sejumlah kawasan,” ujar legislator asal daerah pemilihan Samarinda tersebut.

Ia menekankan bahwa sektor pendidikan juga turut menjadi perhatian warga. Sebanyak 34 usulan tercatat dalam bidang ini, menggambarkan betapa pentingnya fasilitas pendidikan formal dan keagamaan yang memadai bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas pendidikan.

“Kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya, banyaknya aspirasi warga menunjukan kebutuhan mendesak akan pentingnya fasilitas pendidikan formal maupun keagamaan,” kata Jahidin.

Selain itu, sektor sosial ekonomi menjadi yang paling banyak menyumbang aspirasi, mencapai 80 usulan. Hal ini menunjukkan kekhawatiran masyarakat terhadap ketimpangan kesejahteraan dan tidak meratanya layanan publik. Pelayanan BPJS pun menjadi sorotan utama warga karena dinilai masih menyisakan banyak persoalan.

“Keluhan dominan berkisar pada iuran BPJS yang memberatkan dan buruknya kualitas pelayanan yang diterima pasien,” ujarnya.

Jahidin menegaskan bahwa seluruh aspirasi dari masyarakat perlu direspons dengan langkah nyata. Ia berharap hasil reses tidak hanya menjadi formalitas dalam forum parlemen, melainkan diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan daerah.

“Kami minta hasil reses ini tidak berhenti di podium paripurna, ini bagian dari mandat rakyat harus diterjemahkan dalam program konkret,” tutup politisi PKB yang telah empat periode menjabat ini.[]

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum