Politisi Australia Divonis atas Kasus Pemerkosaan Dua Pria Muda

NEW SOUTH WALES – Kasus hukum yang menjerat politisi sayap kanan Australia, Gareth Ward, kembali menjadi sorotan publik setelah Pengadilan Distrik Parramatta di Sydney menjatuhkan hukuman penjara lebih dari lima tahun. Mantan anggota parlemen negara bagian New South Wales itu dinyatakan bersalah atas kasus pemerkosaan dan penyerangan seksual terhadap dua pria muda.

Ward, yang kini berusia 44 tahun, sebelumnya telah divonis bersalah pada Juli lalu atas satu dakwaan pemerkosaan dan tiga dakwaan penyerangan tidak senonoh terhadap dua korban berusia 18 tahun dan 24 tahun. Aksi kejahatan tersebut terjadi antara tahun 2013 hingga 2015, saat Ward masih aktif berkarier di dunia politik.

Hakim Kara Shead, yang memimpin persidangan pada Jumat (31/10/2025) waktu setempat, menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun 9 bulan terhadap Ward. Dalam putusannya, hakim menyebut bahwa terdakwa bertindak secara “sengaja dan predator” terhadap korban pertama, serta memanfaatkan kondisi mabuk dan kerentanan korban kedua untuk melakukan tindakan kejahatan.

“Ward secara sadar mengeksploitasi situasi korban yang rentan untuk memenuhi hasratnya sendiri,” ujar hakim Shead sebagaimana dikutip dari surat kabar The Australian. Ia juga menegaskan bahwa mantan politisi tersebut tidak akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat selama 3 tahun 9 bulan pertama masa hukumannya.

Kasus ini menimbulkan gejolak politik di New South Wales. Meskipun telah dinyatakan bersalah, Ward sempat menolak mengundurkan diri dari kursinya di parlemen negara bagian. Ia baru mengajukan pengunduran diri dua pekan setelah vonis bersalah dijatuhkan, menjelang pemungutan suara parlemen yang bertujuan untuk mencopotnya secara resmi. Sikap tersebut menuai kritik luas dari publik dan rekan sesama politisi yang menilai Ward tidak menunjukkan tanggung jawab moral.

Selain menjadi tamparan bagi partai dan parlemen negara bagian, kasus ini juga kembali menyoroti isu integritas pejabat publik di Australia. Beberapa kelompok hak asasi manusia menyerukan agar lembaga legislatif memperketat mekanisme seleksi calon anggota parlemen guna memastikan rekam jejak pribadi mereka bebas dari pelanggaran etik maupun kriminal.

Ward sendiri diperkirakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Kuasa hukumnya menyatakan masih mempertimbangkan sejumlah langkah hukum lanjutan, meski peluang untuk membatalkan vonis dinilai kecil mengingat bukti dan keterangan yang telah disahkan pengadilan.

Putusan terhadap Gareth Ward menjadi pengingat keras bahwa tidak ada satu pun pejabat publik yang kebal terhadap hukum. Dalam negara demokrasi seperti Australia, keadilan ditegakkan tanpa pandang jabatan, status sosial, atau kekuasaan politik. []

Siti Sholehah.