Prabowo Dorong Reformasi Pasar Modal di Tengah Pelemahan IHSG
JAKARTA — Pemerintah pusat menyiapkan serangkaian langkah struktural untuk merespons tekanan yang melanda pasar saham domestik dalam beberapa waktu terakhir. Di tengah pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan langsung kepada jajaran kementerian dan lembaga terkait guna menjaga stabilitas pasar modal sekaligus memperkuat kepercayaan investor.
Salah satu langkah utama yang diambil pemerintah adalah memperluas ruang investasi bagi institusi keuangan domestik, khususnya dana pensiun dan perusahaan asuransi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa batas maksimal penempatan dana institusi tersebut di pasar modal akan dinaikkan secara signifikan.
“Dana pensiun dan asuransi itu limit investasi di pasar modalnya ditingkatkan dari 8% ke 20%, regulasi baru ini sejalan dengan standar yang berpraktik di negara-negara OECD,” kata Airlangga di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/01/2026).
Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pemerintah menilai, peningkatan porsi investasi institusi domestik dapat menjadi bantalan penting untuk meredam volatilitas pasar, terutama ketika tekanan eksternal memicu aksi jual besar-besaran.
Selain memperluas basis investor domestik, pemerintah juga menegaskan komitmen untuk memperkuat tata kelola pasar modal. Salah satu agenda yang dipercepat adalah proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Airlangga menegaskan bahwa demutualisasi dapat mulai diproses pada tahun ini, sejalan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
“Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi dari Dannatara dan agensi lainnya dan tahapannya sebetulnya sudah masuk ke dalam Undang-Undang P2SK dan langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahun berikutnya,” lanjut Menko Perekonomian sejak 2019 itu.
Menurut Airlangga, demutualisasi diperlukan untuk meminimalkan potensi benturan kepentingan antara pengelola bursa dan anggota bursa, sekaligus mencegah praktik pasar yang tidak sehat. Langkah ini dinilai krusial untuk memperbaiki persepsi investor terhadap integritas pasar modal Indonesia.
Upaya lain yang disiapkan pemerintah adalah peningkatan porsi saham beredar atau free float. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menaikkan batas minimal free float dari 7,5% menjadi 15%, dengan target implementasi pada Maret 2026. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, likuiditas, serta perlindungan bagi investor.
“Jadi kami ambil angka yang relatif lebih terbuka dan tata kelola lebih baik. Kemudian perdagangan juga dengan ada demutualisasi dan free float lebih tinggi akan mengikuti standar internasional,” jelas Airlangga.
Ia menambahkan bahwa standar free float tersebut setara dengan negara-negara seperti Malaysia, Hong Kong, dan Jepang, bahkan lebih tinggi dibandingkan Singapura, Filipina, dan Inggris.
Arahan Presiden Prabowo tersebut disampaikan Airlangga usai rapat terbatas yang melibatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, CEO Danantara Rosan Roeslani, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin. Rapat ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang juga dihadiri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Ketua OJK Mahendra Siregar.
“Perlu kami tegaskan bahwa fundamental Indonesia secara ekonomi tetap kokoh, koordinasi fiskal moneter berjalan dengan baik, dan kemarin kita lihat IHSG sudah rebound dan pagi ini masuk jalur hijau,” terangnya.
Langkah-langkah tersebut diambil menyusul tekanan hebat di pasar saham setelah MSCI membekukan sementara rebalancing saham Indonesia. Jika pembenahan transparansi tidak dilakukan hingga Mei 2026, Indonesia berisiko mengalami penurunan bobot dalam indeks MSCI Emerging Markets, bahkan menghadapi kemungkinan degradasi status pasar menjadi frontier market. []
Siti Sholehah.
