Prabowo Klarifikasi Kerja Sama Maritim dengan China, Tekankan Kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik.
Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa (12/11/2024). Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerja sama dengan semua negara.
“Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerja sama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita,” kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis (14/11/2024).
Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerja sama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi.
Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak.
“Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak,” ujar Prabowo.
Meski tidak menyinggung negara mana pun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing.
Poin ke-9 dalam pernyataan bersama Prabowo-Xi Jinping memaparkan Indonesia-China sepakat memperkuat dan memperluas kerja sama maritim.
Yang menjadi banyak pertanyaan adalah pernyataan paragraf dua poin 9 yang menyatakan bahwa kedua negara “mencapai kesepahaman penting mengenai pengembangan bersama di wilayah yang memiliki klaim tumpang tindih”.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Selama ini, Indonesia menegaskan tidak memiliki sengketa teritorial dengan Beijing di Laut China Selatan. Meski begitu, sikap kapal-kapal Tiongkok yang semakin getol mengganggu dan menerobos perairan RI terutama di Natuna membuat Indonesia kewalahan dan mau tak mau menegaskan kedaulatannya di perairan tersebut yang bersinggungan langsung dengan Laut China Selatan.
Hikmahanto pun menyoroti poin kesembilan kesepakatan dua presiden itu. Poin itu menyebut Indonesia dan China mencapai kesepahaman tentang pengembangan bersama di wilayah-wilayah yang saat ini berada dalam situasi tumpang tindih klaim.
Hikmahanto mempertanyakan sikap Indonesia terhadap klaim Sembilan Garis Putus China. Dia mengingatkan klaim itu mengganggu kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
“Namun dengan adanya joint statement 9 November lalu berarti Indonesia telah mengakui klaim sepihak China atas Sepuluh Garis Putus,” ucap Hikmahanto.
Dia menyampaikan, “Karena dalam peta Indonesia dan dalam Undang-undang Wilayah Negara tidak dikenal Sepuluh Garis Putus yang diklaim secara sepihak oleh China.” []
Nur Quratul Nabila A
