Prabowo Pastikan Negosiasi Transfer Data WNI ke AS Masih Berjalan
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menanggapi isu sensitif terkait rencana transfer data pribadi warga negara Indonesia (WNI) ke Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan bilateral.
Ia memastikan bahwa proses negosiasi antara kedua negara masih berlangsung dan belum mencapai kesimpulan akhir.
“Ya, nanti itu sedang (dinegosiasikan). Negosiasi jalan terus,” ujar Presiden Prabowo kepada awak media seusai menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025) malam.
Isu transfer data pribadi ini mencuat setelah Gedung Putih AS merilis pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa Indonesia telah sepakat memberikan kepastian hukum terkait pemindahan data pribadi ke luar wilayah, termasuk ke Amerika Serikat.
Pernyataan ini menyebut bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam kerangka kerja sama perdagangan resiprokal.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa perlindungan data pribadi tetap berada dalam kendali Pemerintah Indonesia.
Ia juga menyebut bahwa pertukaran data tersebut bersifat terbatas dan bertujuan untuk pengawasan komoditas tertentu, termasuk bahan-bahan yang memiliki potensi ganda (dual use).
“Ini semacam strategi treatment management. Misalnya, bahan kimia tertentu dapat digunakan sebagai pupuk maupun bahan peledak. Maka diperlukan pertukaran data agar tidak disalahgunakan,” jelas Hasan dalam keterangannya kepada pers.
Hasan menegaskan bahwa kerja sama tersebut tidak memberikan kendali data kepada pihak asing.
“Tujuan kerja sama ini sepenuhnya bersifat komersial. Data pribadi warga negara Indonesia tidak akan dikelola oleh negara lain,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan bahwa pihaknya belum menerima informasi detail mengenai kesepakatan tersebut.
Ia berjanji akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelum memberikan pernyataan resmi.
“Kami ada undangan dari Menko Perekonomian untuk berkoordinasi. Setelah itu tentu akan ada pernyataan dari kami atau dari Menko,” ujar Meutya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (23/7/2025).
Hingga kini, Pemerintah Indonesia belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai isi perjanjian yang melibatkan akses data pribadi WNI oleh pihak asing.
Sementara itu, pengamat kebijakan digital dan perlindungan data terus mendesak pemerintah agar transparan dalam menyusun skema kerja sama tersebut demi menjaga kedaulatan digital nasional. []
Nur Quratul Nabila A
