Prabowo Tegaskan Alasan Bencana Sumatera Tak Berstatus Nasional

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan alasan pemerintah tidak menetapkan rangkaian bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera sebagai bencana nasional. Penjelasan tersebut disampaikan menyusul masih adanya pihak yang mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait status kebencanaan di wilayah terdampak.

Penegasan itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi sekaligus meninjau pembangunan hunian Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (01/01/2026). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan bahwa penetapan status bencana nasional harus mempertimbangkan skala dampak serta kemampuan negara dalam menanganinya.

“Masih ada yang mempersoalkan, ‘Kenapa tidak bencana nasional?’. Ya masalahnya adalah kita punya 38 provinsi, masalah ini berdampak di 3 provinsi, masih ada 35 provinsi lain. Jadi kalau sementara kita, tiga provinsi ini kita sebagai bangsa, sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, status bencana nasional bukan semata-mata soal besarnya dampak, melainkan juga berkaitan dengan kapasitas pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan penanganan. Selama negara dinilai masih mampu mengelola respons bencana secara efektif melalui mekanisme yang ada, maka penetapan status nasional belum diperlukan.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak berarti pemerintah menganggap remeh bencana yang terjadi. Ia menekankan bahwa keseriusan pemerintah justru tercermin dari keterlibatan langsung jajaran kabinet dalam penanganan di lapangan.

“Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius. Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini? Iya kan, dua sedang di Aceh Utara, 10 menteri sedang di Aceh sekarang. Ada berapa menteri yang sedang di tempat lain,” ujarnya.

Selain di Aceh, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah juga masih menangani dampak bencana di sejumlah kabupaten yang tersebar di provinsi lain. Penanganan dilakukan secara paralel dengan mengerahkan sumber daya nasional, baik dari kementerian terkait, pemerintah daerah, maupun lembaga pendukung lainnya.

“Dan juga kita masih hadapi beberapa lagi di kabupaten, di beberapa provinsi lain yang juga ada masalah. Jadi saudara-saudara kita memandang sangat serius, dan kita akan habis-habisan untuk membantu. Kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini,” terang Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo membuka ruang partisipasi masyarakat dan sektor swasta untuk ikut berkontribusi dalam penanganan bencana. Namun, ia menekankan pentingnya mekanisme yang tertib, transparan, dan terkoordinasi agar bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran.

“Tetapi juga saya sudah dilaporkan oleh Pak Gubernur, dan nanti saya akan bicarakan dengan beberapa pejabat lain mekanismenya. Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu ya kita jelas sebagai manusia masa menolak bantuan. Asal bantuannya itu jelas,” jelas Prabowo.

“Jadi tadi saya sampaikan kalau ada pihak yang mau memberikan sumbangan, silakan, monggo, bikin surat ‘saya mau menyumbang ini”, nanti dilaporkan ke pemerintah pusat. nanti kita yang akan salurkan,” imbuh dia.

Dengan penjelasan tersebut, Prabowo berharap masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah secara utuh. Ia memastikan negara tetap hadir, bertanggung jawab, dan berkomitmen memberikan perlindungan serta bantuan maksimal kepada seluruh warga yang terdampak bencana, terlepas dari status kebencanaan yang ditetapkan. []

Siti Sholehah.