Prediksi TKD Turun, DPRD Kaltim Dorong Sinergi Eksekutif-Legislatif
ADVERTORIAL – Prediksi penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan utama dalam rapat Paripurna ke-32 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Agenda rapat yang berlangsung di Gedung D Lantai 6 kompleks perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Selasa (19/08/2025) itu mengesahkan revisi kegiatan bulan Agustus masa sidang II Tahun 2025.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyoroti peran Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim. Sapto menekankan bahwa Banggar tidak hanya berkutat pada penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga memiliki kewajiban mencari sumber pendapatan lain agar keuangan daerah lebih stabil dan optimal. Ia mengingatkan agar agenda kerja Banggar tidak dialihkan atau dikurangi fungsinya oleh pimpinan DPRD.
“Banggar itu tidak hanya berbicara masalah APBD, tetapi ada hal-hal yang penting lainnya yang perlu kita bahas contoh bagaimana banggar bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang selama ini sangat minim,” ujar Sapto.
Dalam paparannya, Sapto menyampaikan kekhawatiran atas kemungkinan terganggunya pembangunan daerah akibat berkurangnya TKD. Ia mengajak eksekutif dan legislatif untuk bersinergi dalam merumuskan strategi guna menggali sumber pendapatan tambahan. Menurutnya, prediksi penurunan TKD akan berdampak signifikan terhadap APBD Kaltim, sehingga diperlukan perencanaan bersama agar kontraksi fiskal dapat diantisipasi.
“Menurut informasi TKD untuk 2026 akan turun drastis, artinya sangat mempengaruhi terhadap viskal kita, nanti terjadinya kontraksi ini apakah kita juga sudah merencanakan apa yang mesti harus kita lakukan secara bersama-sama,” kata Sapto.
Sapto menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD Kaltim, Pemerintah Provinsi, dan perwakilan daerah di DPR RI. Sinergi ini dinilai krusial untuk memperjuangkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan memastikan pembangunan tetap berjalan sesuai target.
“Bagaimana bersama-sama eksekutif dan legislatif berjuang untuk bareng di Senayan ke pemerintah pusat ngobrol bagaimana Kaltim dapat semakin maju,” tutur Sapto.
Selain itu, ia menekankan bahwa kewenangan anggota Banggar terkait penganggaran tidak boleh diambil alih oleh pimpinan DPRD. Setiap keputusan mengenai anggaran sebaiknya dibahas di rapat Banggar agar fungsi, tugas, dan tanggung jawab dewan tetap terjaga.
“Jangan sampai fungsi, tugas, dan tanggung jawab kita selaku anggota dewan baik dari sisi penganggaran, kemudian registrasi maupun pengawasan itu terinduksi hanya di Rapat pimpinan, jadi kita coba perbaiki cara berkomunikasi serta berpolitik yang baik,” tutup Sapto.[]
Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum
