Presiden Filipina Perintahkan Seluruh Menteri Kabinet Pemerintahannya Mundur
MANILA — Presiden Filipina Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr memerintahkan seluruh menteri dalam kabinetnya untuk mengundurkan diri. Instruksi tersebut disampaikan Kamis (22/5/2025), menyusul kegagalan sekutu politiknya dalam mengamankan mayoritas kursi di Senat dalam pemilihan umum paruh waktu yang berlangsung pada 12 Mei lalu.
Langkah ini dipandang sebagai strategi konsolidasi untuk menyelaraskan kembali arah pemerintahan dan menegaskan kepemimpinannya menjelang paruh kedua masa jabatan.
Marcos menghadapi tantangan politik signifikan setelah hasil pemilu menunjukkan tidak tercapainya dukungan legislatif yang kuat bagi agenda pemerintahannya.
Perintah pengunduran diri tersebut disampaikan kepada setidaknya 21 sekretaris kabinet, termasuk di antaranya Sekretaris Eksekutif Lucas Bersamin. Sejumlah menteri telah menyatakan kesediaannya untuk mundur, sementara yang lainnya menunggu proses penggantian secara resmi demi kelancaran operasional pemerintahan.
“Ini bukan tentang kepribadian. Ini tentang kinerja, keselarasan, dan urgensi. Mereka yang telah berprestasi dan terus berprestasi akan diakui. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Waktu untuk zona nyaman sudah berakhir,” ujar Marcos, seperti dikutip dari Agence France-Presse (AFP), Sabtu (24/5/2025).
Kantor Kepresidenan Filipina menegaskan bahwa seluruh pejabat kabinet akan tetap menjalankan tugas hingga Presiden menunjuk pengganti masing-masing, guna memastikan transisi yang stabil dan tidak mengganggu layanan publik.
Perombakan ini dilakukan di tengah tren penurunan popularitas Marcos. Menurut survei Pulse Asia, tingkat elektabilitas Marcos turun drastis dari 42% pada Februari menjadi hanya 25% pada Maret 2025. Sebaliknya, Wakil Presiden Sara Duterte mengalami lonjakan dukungan hingga 59% dalam jajak pendapat terbaru menjelang pemilu paruh waktu.
Kondisi politik yang berubah ini memperumit upaya Marcos untuk membangun koalisi baru menjelang pemilu presiden 2028. Beberapa pengamat menilai bahwa reshuffle kabinet adalah bagian dari strategi lebih besar untuk mempertahankan pengaruh politiknya dalam jangka panjang.
Meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Marcos dipicu oleh persepsi kegagalan dalam mengendalikan inflasi. Meski otoritas moneter berhasil menstabilkan inflasi dalam kisaran target 2-4% sejak Agustus 2024, tekanan biaya hidup tetap dirasakan masyarakat, terutama di kalangan rumah tangga berpendapatan rendah.
Dengan menginstruksikan pengunduran diri massal ini, Marcos tampaknya berupaya memberikan sinyal kuat bahwa pemerintahannya serius melakukan reformasi internal dan memperbaiki komunikasi politik kepada publik. []
Nur Quratul Nabila A
