Presiden Instruksikan DPR Cabut Tunjangan dan Hentikan Kunker Luar Negeri
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sikap resmi pemerintah terkait aksi demonstrasi besar yang meluas di sejumlah kota pada pekan terakhir Agustus 2025.
Dalam konferensi pers di Istana Negara, Minggu (31/8/2025), Prabowo menegaskan negara akan tetap menghormati kebebasan berpendapat, tetapi aparat keamanan diminta bertindak tegas terhadap tindakan anarkis.
Dalam kesempatan itu, Presiden hadir bersama pimpinan lembaga tinggi negara dan ketua umum partai politik.
Ia menekankan perlunya keseimbangan antara perlindungan hak menyampaikan aspirasi dan kewajiban menjaga ketertiban umum.
“Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat,” ujar Prabowo.
Meski demikian, ia menegaskan aparat tidak boleh ragu dalam menghadapi tindakan yang melampaui batas hukum.
“Namun jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, distabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya,” tegas Presiden.
Pernyataan itu sekaligus merespons berbagai insiden yang terjadi selama demonstrasi, termasuk bentrokan massa dengan aparat.
Prabowo juga menegaskan pemeriksaan terhadap petugas yang diduga melakukan pelanggaran harus berjalan transparan dan terbuka.
Selain itu, Prabowo mengungkap DPR akan melakukan langkah korektif, termasuk pencabutan tunjangan anggota dewan serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Ia juga menekankan pentingnya partai politik menindak tegas anggotanya yang tidak berpihak pada rakyat.
Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga negara membuka pintu dialog dengan kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan kritik.
“Kepada pemerintah, saya juga perintahkan kepada semua KL untuk menerima utusan-utusan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, menyampaikan kritik dan menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintah,” ucapnya.
Menutup pernyataan, Prabowo mengajak masyarakat menjaga persatuan dan menolak upaya provokasi yang berpotensi memecah belah bangsa.
“Mari kita jaga persatuan nasional, Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba. Suarakan aspirasi dengan baik dan damai tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan,” katanya.
Dengan pesan tersebut, pemerintah berupaya menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik publik, sekaligus mengedepankan ketegasan hukum agar stabilitas nasional tetap terjaga. []
Nur Quratul Nabila A
