Presiden Prabowo Instruksikan THR Dibayar Tepat Waktu, Imbau Bonus untuk Pengemudi Daring
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan bonus hari raya bagi pekerja swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 10 Maret 2025.
Dalam keterangannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembayaran THR wajib dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri. Besaran dan mekanisme pencairannya akan diatur lebih lanjut melalui surat edaran resmi dari Menteri Ketenagakerjaan.
“Saya meminta agar THR bagi pekerja swasta, BUMN, dan BUMD dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri. Mengenai besaran dan mekanismenya, akan dijelaskan lebih lanjut oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran,” ujar Presiden Prabowo.
Selain pekerja formal, Presiden juga menyoroti para pengemudi dan kurir daring yang berperan penting dalam sektor transportasi dan logistik nasional.
Pemerintah mengimbau agar perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi turut memberikan bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir daring dalam bentuk uang tunai, dengan mempertimbangkan tingkat keaktifan mereka bekerja.
“Saat ini, ada sekitar 250 ribu pengemudi dan kurir daring aktif serta sekitar 1 hingga 1,5 juta pekerja paruh waktu di sektor ini. Saya berharap kebijakan ini dapat meringankan beban mereka dalam menyambut Idulfitri,” tambahnya.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi seluruh pekerja.
“Semoga dengan adanya kebijakan ini, para pekerja dapat merayakan Lebaran dengan lebih layak dan tenang,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam merumuskan kebijakan ini, termasuk para menteri di Kabinet Merah Putih serta pimpinan perusahaan transportasi daring.
Pemerintah juga akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini agar berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. []
Nur Quratul Nabila A
