Presiden Prabowo Resmi Luncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin (24/2/2025).
Dalam pidatonya di Istana Merdeka, Prabowo menegaskan bahwa pembentukan Danantara bukan sekadar inisiatif pengelolaan investasi, tetapi juga instrumen strategis dalam pembangunan nasional.
“Peluncuran Danantara hari ini memiliki arti penting karena Danantara bukan sekadar badan pengelola investasi, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan nasional,” ujar Prabowo dalam acara peresmian tersebut.
Peluncuran ini dilakukan setelah Prabowo menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN di Istana Kepresidenan. Selain itu, ia juga menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Danantara, serta Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 mengenai pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara.
Danantara dirancang untuk mengelola aset senilai US$980 miliar atau sekitar Rp15.978 triliun. Pembentukan badan ini disahkan setelah Rapat Paripurna DPR pada Selasa (4/2/2025) menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) menjadi undang-undang.
Badan ini akan memiliki peran strategis dalam mengkonsolidasikan pengelolaan BUMN, mengoptimalkan dividen, serta meningkatkan investasi. Dalam World Government Summit di Dubai pada Kamis (13/2/2025), Prabowo menjelaskan bahwa Danantara akan berfokus pada investasi berkelanjutan, termasuk energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, serta produksi pangan.
Pemerintah menargetkan bahwa keberadaan Danantara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.
Sebagai langkah awal, tujuh perusahaan BUMN strategis akan berada di bawah naungan Danantara. Ketujuh BUMN tersebut adalah:
- PT Pertamina (Persero)
- PT PLN (Persero)
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
- Mining Industry Indonesia (MIND ID)
Berdasarkan Pasal 3E ayat (1) dalam UU BUMN, Danantara memiliki tugas utama dalam pengelolaan BUMN, dengan beberapa kewenangan, antara lain:
- Mengelola dividen dari holding investasi, holding operasional, dan BUMN.
- Menyetujui penambahan atau pengurangan modal BUMN yang bersumber dari dividen.
- Menyetujui restrukturisasi BUMN, termasuk merger, akuisisi, dan pemisahan usaha.
- Membentuk holding investasi, holding operasional, dan BUMN baru.
- Menyetujui penghapusan tagihan aset BUMN.
- Mengkonsultasikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) holding investasi dan operasional kepada DPR RI.
Dengan peluncuran Danantara, pemerintah berharap dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMN, mengakselerasi investasi, serta memperkuat daya saing ekonomi nasional di tingkat global. []
Nur Quratul Nabila A
