Produksi Beras Meningkat, Kebijakan Harus Lebih Kuat

ADVERTORIAL — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan arah kebijakan swasembada pangan sebagai agenda strategis daerah yang menuntut konsistensi dan tanggung jawab bersama. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, saat membuka Pertemuan Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan 2025 di Aula Gelora Kadrie Oening Tower, Sempaja Selatan, Samarinda, Jumat (12/12/2025).

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga menjadi refleksi atas kesiapan pemerintah daerah dalam menjawab tantangan kemandirian pangan. Dalam paparannya, Seno Aji mengungkapkan bahwa produksi beras Kalimantan Timur sepanjang 2025 mencapai 158,5 ribu ton, meningkat sebesar 13,35 ribu ton atau sekitar 9,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Baru-baru ini Kaltim bisa berhasil meningkatkan produksi pangan menjadi 158,5 ribu ton gabah, di atas rata-rata yakni di 13,35 ribu ton dan di tahun 2026 ini kami bisa swasembada beras,” ujarnya.

Capaian tersebut dinilai sebagai hasil dari kebijakan daerah yang mulai terarah, meski belum sepenuhnya menjawab kebutuhan konsumsi masyarakat. Dengan kebutuhan beras sekitar 350 ribu ton per tahun, Kalimantan Timur masih menghadapi pekerjaan rumah besar untuk mengejar ketertinggalan produksi. Kondisi ini menuntut perencanaan kebijakan yang lebih terukur, mulai dari pengelolaan lahan, dukungan anggaran, hingga penguatan kapasitas petani dan penyuluh.

Seno Aji menyebutkan bahwa ketahanan pangan menjadi indikator penting keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah. Saat ini, indeks ketahanan pangan Kaltim telah mencapai angka 80,82 persen dan menempatkan provinsi ini pada peringkat kedua nasional. Namun, ia menegaskan bahwa capaian tersebut harus dijaga melalui kebijakan berkelanjutan.

“Produksi pangan di Kaltim adalah komitmen besar kita. Ini merupakan wujud nyata dari transformasi tata kelola pertanian yang terus kita perbaiki,” kata Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kaltim tersebut.

Dalam kerangka kebijakan tersebut, pemerintah daerah menempatkan penyuluh pertanian sebagai mitra strategis negara di tingkat tapak. Penyuluh diharapkan mampu menerjemahkan kebijakan menjadi praktik nyata di lapangan. “Kami yakin, dengan dukungan penyuluh yang hadir di sini, petani Kaltim mampu mencapai swasembada,” tutur mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim periode 2019–2024 itu.

Meski demikian, Seno Aji mengakui bahwa kebijakan swasembada tidak berjalan dalam ruang hampa. Berbagai faktor eksternal dan internal masih menjadi tantangan serius, mulai dari perubahan iklim ekstrem hingga keterbatasan infrastruktur pertanian.

“Masih ada beberapa tantangan swasembada pangan yakni perubahan iklim, kondisi perekonomian global, gejolak harga pangan lokal, SDM Pertanian, Selain itu, peningkatan jumlah penduduk, kemudian infrastruktur dan jumlah lahan serta jumlah air,” jelasnya.

Mengakhiri sambutannya, Seno Aji menegaskan bahwa swasembada pangan bukan sekadar target politik, melainkan misi jangka panjang yang membutuhkan keberlanjutan kebijakan dan pengawasan publik. “Kami ingin semua penyuluh tetap menjadi pelopor dilapangan, memperkuat sinerginitas dan profesionalisme serta yang terpenting tanamkan semangat bahwa swasembada pangan adalah misi sejarah,” tutupnya. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum