Program Pendidikan Gratis Dimulai, DPRD Kawal Ketat

ADVERTORIAL – Pemerataan akses pendidikan di Kalimantan Timur melalui program Gratispol dan Jospol menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Di balik ambisi besar Gubernur Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji dalam mewujudkan pendidikan gratis, DPRD menekankan pentingnya pengawasan ketat dan edukasi publik yang masif agar program berjalan sesuai harapan.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyatakan bahwa lembaganya tidak sekadar mendukung, melainkan juga akan aktif mengawal setiap tahapan implementasi. “Kami di DPRD Kaltim tetap fokus pada pengawasan dan dukungan terhadap visi-misi yang telah disusun oleh Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut,” ujarnya, Senin (09/06/2025) di Samarinda.

Menurut Ekti, tantangan utama bukan hanya pada anggaran, tetapi juga pada pemahaman masyarakat terhadap realisasi program yang bersifat bertahap. Ia menyayangkan jika ekspektasi publik terlalu tinggi tanpa disertai pengetahuan tentang mekanisme birokrasi yang ada. “Tapi masyarakat juga perlu tahu, semua itu butuh proses, tidak bisa instan. Apalagi, beberapa aspirasi masyarakat di sektor pendidikan menuntut percepatan realisasi program pendidikan gratis,” ungkapnya.

Ekti menjelaskan, seluruh kebijakan pemerintah daerah termasuk program Gratispol wajib melalui serangkaian prosedur resmi, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi. “Banyak masyarakat berharap hasil secepat membalikkan telapak tangan, tapi harus kita pahami, ada mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Semua itu berproses,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.

Ia mengungkapkan, tahun ini akan menjadi titik awal implementasi program. Mahasiswa baru menjadi kelompok prioritas penerima manfaat, sementara penguatan anggaran akan terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang. “Gubernur dan Wakil Gubernur sudah menyampaikan program pendidikan gratis akan mulai diterapkan untuk mahasiswa baru tahun ini, dan anggarannya akan terus diperkuat di tahun anggaran berikutnya,” tutup Ekti. Dengan menekankan aspek sinergi, transparansi, dan komunikasi publik, DPRD Kaltim berharap program prioritas di sektor pendidikan ini tidak hanya menjadi janji politik, melainkan benar-benar menjadi perubahan nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

Penulis: Selamet