Puan Maharani Nilai Penyelenggaraan Haji 2025 Perlu Dievaluasi
JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan ibadah haji tahun 2025, menyusul sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik dan pemerintah Arab Saudi.
Pernyataan ini disampaikan Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (24/6/2025).
Evaluasi tersebut, menurutnya, menjadi penting agar persoalan serupa tidak terulang pada penyelenggaraan haji tahun berikutnya.
“Memang dalam pelaksanaan haji kali ini banyak hal yang harus kita evaluasi. Banyak hal yang harus kita selesaikan dengan lebih baik, sehingga pelaksanaan haji di tahun depan itu tidak akan terulang lain,” ujar Puan.
Evaluasi tersebut mencuat setelah adanya Nota Diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi di Jakarta, yang dilaporkan memuat sejumlah masukan terkait penyelenggaraan haji oleh Indonesia. Namun, Puan tidak merinci isi nota tersebut secara spesifik.
Meski demikian, DPR berkomitmen untuk segera menindaklanjuti berbagai masukan dan laporan yang diterima.
Ia menyebutkan bahwa pihaknya akan mendengar secara langsung laporan dari tiga Wakil Ketua DPR yang tahun ini turut menunaikan ibadah haji dan melakukan pemantauan di tanah suci.
“Hari ini baru kita buka masa sidangnya. Kita akan mendapatkan laporan, kebetulan ketiga pimpinan DPR ikut dalam haji tahun ini. Kita juga akan mendapatkan laporannya dari teman-teman dan Komisi VIII,” jelas Puan.
Lebih lanjut, Puan tidak menutup kemungkinan pembentukan panitia khusus (pansus) Haji 2025, jika mekanisme tersebut dinilai perlu untuk mendorong perbaikan tata kelola penyelenggaraan haji di masa mendatang.
“Jika memang harus dilakukan pansus haji untuk pelaksanaan perbaikan ke depan, DPR sesuai dengan mekanismenya akan melaksanakan pansus haji,” ujarnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga antara DPR, Kementerian Agama, dan pihak-pihak terkait guna mewujudkan sistem penyelenggaraan ibadah haji yang semakin baik dan berorientasi pada pelayanan jemaah.
Sebagai informasi, penyelenggaraan haji tahun ini turut disorot setelah muncul dugaan masalah pada distribusi kuota dan layanan jemaah, yang kini juga tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). []
Nur Quratul Nabila A
