Puan Maharani Tegaskan Penulisan Ulang Sejarah Tak Boleh Kaburkan Fakta
JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menegaskan bahwa wacana penulisan ulang sejarah nasional oleh pemerintah tidak boleh dilakukan secara serampangan, apalagi sampai mengaburkan fakta sejarah yang telah tercatat.
Puan menyatakan bahwa DPR RI melalui Komisi X akan terus mengawal dan mengawasi proses wacana tersebut secara serius agar tidak menyalahi prinsip kejujuran sejarah.
“Yang penting jangan ada pengaburan atau penulisan ulang sejarah tetapi kemudian tidak meluruskan sejarah,” kata Puan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Politikus PDI Perjuangan tersebut mengingatkan pentingnya mengedepankan prinsip Jas Merah atau “jangan sekali-kali melupakan sejarah” yang pernah ditekankan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Menurutnya, meski terdapat bagian-bagian sejarah yang pahit, hal itu tetap harus dicatat sebagaimana adanya.
“Jadi Jas Merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Memang sejarah itu pasti ada yang baik, ada yang pahit. Tapi itu tetap bagian dari perjalanan bangsa yang tidak boleh dilupakan,” ujarnya.
Sebagai putri dari Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, Puan juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam penulisan ulang sejarah. Ia meminta agar proses tersebut tidak dilakukan terburu-buru demi menjaga akurasi dan integritas catatan sejarah nasional.
“Namanya penulisan sejarah itu sudah pasti harus hati-hati,” tutup Puan.
Wacana penulisan ulang sejarah oleh pemerintah mencuat dalam beberapa bulan terakhir. Meski belum dijabarkan secara rinci, banyak kalangan akademisi, sejarawan, dan masyarakat sipil menyuarakan keprihatinan atas potensi bias politik maupun penghilangan fakta dalam proses tersebut.
DPR RI pun menegaskan akan terus memastikan bahwa proses pengkajian ulang sejarah dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan ilmiah agar dapat menjadi rujukan yang objektif bagi generasi mendatang. []
Nur Quratul Nabila A
