Purbaya Soroti Lemahnya PBB Usai AS Tangkap Presiden Venezuela

JAKARTA — Respons pemerintah Indonesia terhadap dinamika geopolitik global kembali mengemuka menyusul tindakan Amerika Serikat (AS) yang menyerang dan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai peristiwa tersebut mencerminkan melemahnya tatanan hukum internasional dan terbatasnya peran lembaga global dalam menjaga kedaulatan negara.

Purbaya menyoroti posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dinilainya semakin kehilangan daya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum internasional. Menurutnya, fenomena negara kuat yang dapat bertindak sepihak terhadap negara berdaulat menjadi sinyal serius bagi sistem multilateralisme dunia.

“Hukum dunia agak aneh sekarang. Jadi kalau kita lihat negara bisa nyerang negara lain yang berdaulat, dan seperti bisa get away dari pengawasan PBB. Jadi PBB-nya amat lemah sekarang,” kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (05/01/2026).

Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa konflik antara AS dan Venezuela tidak membawa dampak langsung terhadap perekonomian Indonesia. Faktor geografis yang berjauhan serta menurunnya peran Venezuela dalam industri energi global menjadi alasan utama minimnya pengaruh tersebut.

“Venezuela udah lama nggak terlalu aktif di pasar minyak dunia juga kan, terbatas ininya, kapasitas produksinya,” ujarnya.

“Itu kan jauh dari negara kita. Jadi gini… artinya kita mesti selalu menjaga kekuatan kita, gitu aja,” lanjut Purbaya.

Pernyataan tersebut menunjukkan sikap pemerintah yang lebih menitikberatkan pada pembelajaran strategis dari konflik internasional, khususnya dalam konteks menjaga kedaulatan dan kekuatan nasional di tengah ketidakpastian global.

Sikap serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menyebut pemerintah terus memantau perkembangan situasi, terutama yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga energi dunia. Namun hingga kini, Airlangga memastikan belum ada gejolak signifikan yang berdampak ke Indonesia.

“Itu masih dimonitor karena yang utama kan berpengaruh terhadap harga minyak. Tetapi harga minyak kita monitor kalau satu dua hari ini pun tidak tidak ada perubahan, tidak ada gejolak yang tinggi dan harga minyak relatif masih rendah kan masih sekitar 63 dolar AS per barel,” ujarnya.

Selain aspek energi, Airlangga juga menyinggung kemungkinan perubahan arah hubungan bilateral Indonesia dengan Venezuela. Pergantian pemerintahan di negara Amerika Latin tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kerja sama yang sebelumnya telah dirintis.

“Ya tentunya ada perubahan ya dengan perubahan yang terjadi kemarin itu karena pemerintahannya kan berganti,” ujarnya.

Tindakan militer AS terhadap Venezuela diketahui merupakan puncak dari tekanan politik dan keamanan yang dilakukan pemerintahan Presiden Donald Trump selama berbulan-bulan. Operasi besar-besaran tersebut diakhiri dengan penangkapan Nicolas Maduro pada Sabtu (03/01/2026) dini hari, setelah pasukan AS melancarkan serangan ke sejumlah titik strategis.

AS menyebut Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah dan menudingnya memiliki keterkaitan dengan jaringan kartel narkoba internasional. Trump bahkan menuduh Maduro bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS akibat peredaran narkoba ilegal. Pasca-penangkapan, Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dilaporkan dibawa ke Amerika Serikat.

Sejak September 2025, operasi militer AS terhadap target yang diduga terkait Venezuela telah menewaskan lebih dari 100 orang dalam sedikitnya 30 serangan di kawasan Karibia dan Pasifik. Sejumlah pakar hukum internasional menilai langkah tersebut berpotensi melanggar hukum internasional dan hukum domestik AS sendiri.

Di tengah kontroversi tersebut, Indonesia memilih bersikap hati-hati dan fokus menjaga kepentingan nasional, sembari mencermati perubahan lanskap geopolitik global yang semakin dinamis dan penuh ketidakpastian. []

Siti Sholehah.