Qatar Sebut Serangan Iran Langgar Kedaulatan Negara
DOHA – Pemerintah Qatar menepis pernyataan Iran yang menyebut serangan yang dilancarkan ke wilayah negara Teluk tersebut hanya menyasar target militer Amerika Serikat. Otoritas Qatar menegaskan bahwa sejumlah serangan justru menghantam area sipil dan kawasan permukiman sehingga dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara.
Penolakan tersebut disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Rabu (04/03/2026) waktu setempat. Percakapan itu berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah menyusul rangkaian serangan balasan Iran terhadap negara-negara yang menampung aset militer Amerika Serikat.
Dalam komunikasi tersebut, Araghchi kembali menegaskan klaim pemerintah Iran bahwa serangan yang diluncurkan hanya diarahkan kepada fasilitas militer Amerika Serikat, bukan kepada wilayah sipil Qatar. Namun, otoritas Doha membantah keras pernyataan tersebut.
Menurut laporan kantor berita resmi Qatar, Sheikh Mohammed secara tegas menolak klaim Iran tersebut dengan menegaskan bahwa fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Serangan yang diluncurkan Iran disebut menghantam sejumlah area yang bukan merupakan target militer.
“Namun, sebut laporan kantor berita Qatar, Sheikh Mohammed ‘secara tegas menolak klaim ini’, dengan mengatakan bahwa fakta di lapangan menunjukkan serangan Iran mengenai area-area sipil dan area permukiman di Qatar.”
Lebih lanjut, pemerintah Qatar menyebut beberapa serangan Iran jatuh di sekitar kawasan strategis di ibu kota Doha, termasuk area di sekitar Hamad International Airport. Selain itu, infrastruktur penting negara juga dilaporkan terdampak serangan tersebut.
Sheikh Mohammed menyatakan bahwa serangan tersebut juga menghantam sejumlah fasilitas vital, termasuk zona industri serta infrastruktur energi yang berkaitan dengan produksi gas alam cair. Infrastruktur tersebut merupakan bagian penting dari sektor energi Qatar yang memiliki peran besar dalam perekonomian negara.
“Ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara Qatar dan prinsip-prinsip hukum internasional,” tegas Sheikh Mohammed dalam percakapan telepon dengan Araghchi.
Ia juga menilai tindakan Iran menunjukkan sikap yang justru memperbesar eskalasi konflik di kawasan. Menurutnya, langkah tersebut tidak mencerminkan upaya serius untuk meredakan ketegangan regional yang semakin meningkat sejak konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memanas.
“Sebaliknya, mereka berupaya untuk merugikan negara-negara tetangga mereka dan menyeret negara-negara itu ke dalam perang yang bukan urusan mereka,” sebutnya.
Sebagai kepala pemerintahan Qatar, Sheikh Mohammed juga menyerukan agar serangan terhadap negara-negara di kawasan yang tidak terlibat langsung dalam konflik segera dihentikan. Ia menegaskan bahwa negara-negara tersebut telah berusaha menjaga jarak dari konflik yang tengah berlangsung.
Qatar selama ini dikenal aktif mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Namun, pemerintahnya menegaskan bahwa negara tersebut tetap memiliki hak untuk mempertahankan diri apabila kedaulatan nasionalnya terancam.
Sheikh Mohammed menyatakan bahwa tindakan agresif terhadap wilayah Qatar tidak dapat dibiarkan tanpa respons. Ia menegaskan bahwa negara tersebut memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri sebagaimana diatur dalam United Nations melalui Pasal 51 Piagam PBB.
Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa Qatar tetap mengedepankan dialog dan diplomasi sebagai jalan utama penyelesaian konflik. Meski demikian, Doha juga menegaskan komitmennya untuk melindungi keamanan nasional, integritas wilayah, serta kepentingan strategis negara.
Serangan Iran ke negara-negara Teluk sendiri merupakan bagian dari respons terhadap operasi militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap wilayah Iran sejak akhir Februari. Langkah tersebut memicu peningkatan ketegangan di kawasan Timur Tengah, terutama karena beberapa negara Teluk menjadi lokasi pangkalan militer Amerika Serikat.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran baru mengenai potensi meluasnya konflik regional yang dapat menyeret lebih banyak negara di kawasan ke dalam eskalasi militer. []
Siti Sholehah.
