Rakor Nasional Digelar Khusus Tangani Isu MBG

JAKARTA – Pemerintah pusat semakin serius menangani kasus keracunan massal yang mencoreng pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, koordinasi lintas sektor menjadi langkah utama untuk memperbaiki sistem sekaligus mencegah insiden serupa terulang.

“Jadi besok pagi jam 8 kami dari Kemendagri akan mengumpulkan kepala daerah, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, sekda (terkait MBG),” ujar Tito saat ditemui di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Minggu (28/09/2025).

Rapat koordinasi yang digelar Senin (29/09/2025) itu akan dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang dijadwalkan memberikan arahan teknis, serta pejabat Badan Gizi Nasional (BGN). “Dari BGN juga akan hadir, wamendikdasmen (hadir) karena kan tadi ada (pelibatan) UKS,” tambah Tito.

Pemerintah menekankan bahwa program MBG tidak hanya soal distribusi makanan, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan, higienitas, dan standar keamanan pangan. Oleh sebab itu, keterlibatan Puskesmas serta Unit Kesehatan Sekolah (UKS) akan diperluas untuk melakukan pemantauan rutin terhadap pelaksana MBG di berbagai daerah.

Sebelumnya, rapat lintas kementerian yang dipimpin Menko Pangan telah membahas status kejadian luar biasa (KLB) terkait kasus keracunan MBG. Pertemuan yang melibatkan BGN, Kemendagri, Kemenkes, BPOM, Kepala Staf Kepresidenan, hingga Badan Komunikasi Pemerintahan itu menghasilkan sejumlah keputusan korektif.

Salah satu langkah yang diambil adalah penutupan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dianggap bermasalah. Penutupan tersebut akan diikuti evaluasi menyeluruh serta investigasi untuk menilai kepatuhan standar, termasuk kompetensi para juru masak. Pemerintah juga menegaskan perlunya sterilisasi seluruh peralatan makan dan peningkatan sistem sanitasi, terutama pengelolaan air bersih dan limbah dapur.

Lebih jauh, pemerintah mewajibkan seluruh SPPG memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat kelayakan operasional. Tanpa sertifikat tersebut, dapur penyedia MBG tidak diperkenankan beroperasi. Langkah ini dipandang penting untuk memastikan makanan yang disajikan kepada anak-anak aman dan memenuhi standar kesehatan.

Program MBG yang sejatinya dirancang untuk memperbaiki gizi anak bangsa kini menghadapi tantangan serius akibat kasus keracunan. Namun, dengan serangkaian perbaikan dan koordinasi intensif lintas sektor, pemerintah berharap kepercayaan publik dapat dipulihkan. Lebih dari itu, keselamatan anak-anak sebagai penerima manfaat dipastikan menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan. []

Diyan Febriana Citra.