#RakyatTagihJanji, Mahasiswa dan Buruh Satukan Tuntutan di DPR
JAKARTA — Gelombang protes dari berbagai kalangan akan terpusat di depan gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Selasa (09/09/2025). Aksi yang digagas Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) ini membawa tema #RakyatTagihJanji dan disebut sebagai salah satu konsolidasi terbesar antara mahasiswa, buruh, akademisi, serta masyarakat digital pada awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Tidak hanya sekadar demonstrasi mahasiswa, aksi kali ini mengusung dokumen “17+8 Tuntutan Rakyat” yang merekam keresahan masyarakat dari isu demokrasi, hak asasi manusia, hingga persoalan ekonomi sehari-hari. Menurut Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025, Bima Surya, aksi akan dimulai dari Lapangan FISIP UI, Depok.
“Kami akan berkumpul sejak pukul 10 pagi sebelum berangkat bersama-sama. Estimasi tiba di DPR sekitar pukul 13.00 WIB,” ujar Bima, Senin (08/09/2025).
Meski dimotori mahasiswa UI, aksi ini terbuka untuk semua kalangan. Sejumlah BEM kampus lain, organisasi masyarakat sipil, hingga aliansi pekerja dipastikan turut serta.
“Setiap fakultas di UI ikut menyusun kajian akademis. Dokumen itu akan kami serahkan ke DPR. Aksi tidak bubar sebelum ada perwakilan DPR menemui massa,” tegas Bima.
Yang membedakan aksi #RakyatTagihJanji dari demonstrasi sebelumnya adalah cara penyusunan tuntutan. Dokumen tersebut tidak hanya lahir dari ruang diskusi kampus, tetapi juga menghimpun suara publik dari berbagai kanal: unggahan figur publik di media sosial seperti Abigail Muria, Jerome Polin, Salsa Erwina, dan Cheryl Marella; petisi daring di Change.org yang mengumpulkan lebih dari 40.000 tanda tangan; hingga tuntutan buruh dalam aksi 28 Agustus 2025.
Dari 17 tuntutan mendesak, beberapa poin krusial antara lain desakan kepada Presiden untuk membentuk tim investigasi independen kasus kekerasan terhadap demonstran, termasuk Affan Kurniawan dan Umar Amarudin; dorongan kepada DPR untuk membebaskan demonstran yang ditahan dan menghentikan kriminalisasi; serta tuntutan agar partai politik membatalkan kenaikan gaji DPR, membuka transparansi anggaran, dan menyerahkan pemeriksaan harta wakil rakyat ke KPK.
Selain itu, Polri dan TNI diminta menghentikan kekerasan dalam pengendalian massa serta memastikan TNI tidak mengambil alih fungsi sipil. Sementara Kementerian Ekonomi diingatkan agar menjamin upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online, serta menyiapkan langkah darurat mencegah PHK massal.
Di luar tuntutan jangka pendek, delapan agenda reformasi yang dibawa mahasiswa menyoroti perombakan fundamental, mulai dari reformasi DPR dan partai politik, revisi sistem perpajakan, penguatan KPK, hingga memastikan TNI sepenuhnya kembali ke barak.
Dengan landasan kajian akademis, dukungan petisi daring, serta aspirasi buruh, aksi #RakyatTagihJanji dinilai merepresentasikan konsolidasi luas.
“Ini bukan hanya suara mahasiswa, tetapi suara rakyat luas. Kami datang dengan data, kajian, dan dukungan massa. DPR harus mendengar,” pungkas Bima. []
Diyan Febriana Citra.
