Rapat APBD 2025, Ketua DPRD Kukar Minta Ketegasan Pemkab
ADVERTORIAL – Ketidakhadiran sejumlah pejabat daerah menjadi sorotan tajam dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang digelar di Ruang Sidang Utama, Senin (21/07/2025). Rapat tersebut membahas Penyampaian Laporan Badan Anggaran dan Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2025.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyayangkan ketidakhadiran para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat dalam forum penting tersebut. Ia menilai, Rapat Paripurna bukan sekadar acara seremonial, melainkan bagian dari proses pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah.
“Kepala OPD dan juga Camat yang tidak hadir dalam Rapat Paripurna ini, akan kami tegur. Karena ini, merupakan pertanggungjawaban APBD, dan kemudian ada realisasi anggaran,” jelasnya.
Ahmad Yani menekankan bahwa Pemerintah Daerah seharusnya mengevaluasi ketidakhadiran ini. Ia mengkritisi kecenderungan para pejabat yang hanya hadir saat pembahasan belanja, namun menghindar ketika diminta untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya di hadapan wakil rakyat.
“Yang bertanggungjawab itu adalah Kepala OPD serta Camatnya, kok mereka diundang untuk rapat di DPRD guna melakukan pertanggungjawaban itu, memberikan penjelasan pada DPRD, malah tidak ada,” ungkapnya lagi.
Ia menegaskan bahwa peristiwa serupa tidak boleh terulang. Kehadiran Bupati dan Sekda seharusnya menjadi contoh bagi para Kepala OPD dan Camat agar tidak abai terhadap forum yang menyangkut pengelolaan dana publik.
“Kita sudah mengundang mereka, tetapi tidak dapat hadir. Ini merupakan teguran keras dari DPRD Kukar. Untuk ke depan, kalau Kepala OPD dan juga Camatnya tidak hadir, kami minta supaya diganti,” pungkasnya.
Rapat ini menjadi pengingat pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD demi kepentingan masyarakat Kukar secara luas. []
Penulis: Suryono | Penyunting: Aulia Setyaningrum
