Rapat Pansus LKPJ Walikota Probolinggo Soroti Ketimpangan IPM
Rapat Pansus DPRD Kota Probolinggo berlangsung di ruang sidang utama, Rabu (8/4/2026)
PROBOLINGGO, PRUDENSI.COM-Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota tahun anggaran 2025 dibahas bersama eksekutif dalam forum Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Probolinggo, pada Rabu (8/4/2026) di ruang sidang utama.
Dalam rapat Pansus tersebut terungkap beberapa persoalan serius, diantaranya adanya ketimpangan antara peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) dengan masih meningkatnya tingkat pengangguran terbuka.
“Peningkatan kualitas pendidikan dan sosial belum sepenuhnya mampu menjadi kekuatan ekonomi yang menyerap tenaga,”ungkap Masda Putri Amelia, anggota Pansus, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, jangan terjebak pada angka, namun bagaimana program benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata.
Sorotan serupa juga muncul dalam pembahasan sektor pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo mencatat peningkatan signifikan, mulai dari indeks pendidikan, rata-rata lama sekolah hingga capaian literasi dan numerasi.
Program prioritas seperti pemberian seragam gratis bagi siswa juga menunjukkan capaian output 100 persen, meskipun realisasi anggaran hanya sekitar 62 persen karena efisiensi dan proses verifikasi data yang ketat.
Anggota DPRD, Ilyas Aditiawan, mendorong agar pemerintah lebih memperkuat basis data pendidikan, khususnya terkait angka partisipasi sekolah dan penyebab anak tidak melanjutkan pendidikan.
Ia menilai, data yang akurat menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, termasuk mendorong masyarakat hingga jenjang pendidikan tinggi.
Sementara itu, perhatian terhadap tata kelola anggaran juga menjadi bagian penting dalam evaluasi LKPJ. Dalam pembahasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), anggota DPRD, Eko Purwanto, menyoroti adanya ketidaksinkronan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan TPP sebesar 10 persen.
DPRD mempertanyakan kejelasan pengelolaan dana tersebut, apakah telah dikembalikan ke kas daerah atau dimanfaatkan kembali dalam skema lain.
Pihak eksekutif menjelaskan bahwa kebijakan pengurangan TPP merupakan dampak dari penurunan pendapatan daerah, namun DPRD tetap meminta transparansi dan sinkronisasi kebijakan di seluruh OPD.
Di sisi lain, Ketua Komisi II DPRD, Ridhotus Solihin, menekankan pentingnya pendekatan kebudayaan yang lebih strategis dalam pembangunan.
Ia menilai kebudayaan seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai sektor pelengkap atau pariwisata, tetapi sebagai instrumen pendidikan yang mampu membentuk kesadaran dan karakter masyarakat.
Pembahasan LKPJ ini juga membuka ruang evaluasi struktural, termasuk usulan pemisahan urusan pendidikan dan kebudayaan agar masing-masing sektor dapat dikelola lebih fokus dan optimal.
Anggota DPRD lainnya, Muchlas Kurniawan, menyebut pembahasan ini masih berada pada tahap awal dan akan dilanjutkan dengan pendalaman serta klarifikasi pada pertemuan berikutnya.
Melalui pembahasan LKPJ ini, DPRD dan pemerintah daerah menunjukkan komitmen bersama untuk tidak sekadar mengejar capaian administratif, tetapi memastikan bahwa setiap program benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.(*)
